Melalui laman Youtube pribadinya, Ahok mengungkapkan bahwa banyak kontrak di BUMN yang bermasalah, termasuk PT Pertamina yang saat ini dia menjadi Komutnya.
Ia menyayangkan ada kontrak BUMN yang justru menguntungkan pihak lain. Ahok juga menuding, BUMN kerap kali berlindung pada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Oleh Arya Sinulingga, Ahok diminta tahu batasan sebagai Komisaris Utama Pertamina dan tidak bertindak seperti seorang Dirut BUMN. Segala sesuatu yang berkaitan dengan program utama BUMN, kata Arya, seharusnya disampaikan Ahok kepada sesama komisaris atau dewan direksi.
“Apa yang disampaikan oleh Arya sudah benar. Ahok terlalu jauh melangkah dan mengangkangi Dirut Pertamina,†ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menanggapi teguran Arya Sinulingga tersebut kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/11).
Ahok sebagai seorang Komisaris Utama Pertamina harus berperilaku dan bersuara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.
Mantan terpidana kasus penistaan agama itu tidak boleh lancang dalam bersuara dan berperilaku, apalagi melangkahi kewenangan yang lain.
“Jika kewenangannya ingin besar, maka jadi Dirut saja, minta ke Erick Tohir atau ke Jokowi,†tegasnya.
Ujang Komarudin menegaskan bahwa Ahok juga tidak boleh merangkap menjadi jurubicara Pertamina yang koar-koar ke sana sini seolah menunjukkan diri yang paling benar.
“Bicarakan baik-baik di internal cari solusi terbaik di Pertamina. Jangan berkoar-koar terus di luar, seolah-olah jadi jubir pertamina,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peringatan keras yang disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai sudah tepat. 
BERITA TERKAIT: