Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Paparan tersebut menjadi sorotan di tengah persoalan sampah nasional yang belum tertangani secara optimal. Indonesia memproduksi 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah itu, hanya 33,74 persen atau 19,22 juta ton yang terkelola. Sisanya, 66,26 persen atau 37,76 juta ton, berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Data tersebut berasal dari riset Tenggara Strategics yang dipublikasikan Katadata pada Februari 2026. Persoalan sampah juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kasus asma meningkat 40 persen dan diare 72 persen di sekitar TPA, risiko demam berdarah tujuh kali lipat, sementara metana dari TPA menyumbang 2-3 persen emisi gas rumah kaca nasional.

Dalam talkshow bertajuk "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah", para kepala daerah memaparkan pendekatan berbeda, mulai dari ekonomi sirkular, pelibatan masyarakat, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi listrik.

Banyumas menjadi salah satu daerah yang memaparkan capaian pengelolaan sampah sebesar 77 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang menurut Kementerian Lingkungan Hidup masih di kisaran 25–39 persen.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, capaian itu didukung sistem pengolahan sampah tanpa bergantung pada TPA. Setelah TPA ditutup paksa warga pada 2018, pemerintah kabupaten membangun 75 bank sampah, 64 Pusat Daur Ulang (PDU) desa, 11 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kecamatan, dan satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi.

Sampah plastik diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk bahan bakar pabrik semen. Sementara sampah organik diolah menjadi kompos dan bahan bakar jumputan padat untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Tahun 2018 sampai saat darurat sampah, APBD yang digelontorkan lebih dari Rp30 miliar per tahun. Di tahun ini saya menganggarkan Rp10,8 miliar. Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara 2 sampai 3 miliar," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan peningkatan capaian pengelolaan sampah di wilayahnya dari 24 persen pada 2021 menjadi 61 persen pada 2024, lalu hampir 69 persen pada 2025.

Peningkatan tersebut didukung keberadaan 33 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), termasuk bantuan Project STOP di Kecamatan Muncar.

Namun, Ipuk mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan tidak akan efektif tanpa kesadaran masyarakat.

"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk.

Adapun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut daerahnya telah mengolah 98 persen sampah dengan bertumpu pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo.

"Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra," kata Eri.

Pengolahan sampah menjadi energi listrik juga menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah pusat. Melalui Perpres 109/2025, Danantara menargetkan pembangunan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029.

Namun, realisasi proyek tersebut masih menghadapi tantangan. Dari 12 proyek PLTSa yang direncanakan sejak 2016, baru Benowo di Surabaya dan Putri Cempo di Surakarta yang beroperasi.

Sementara itu, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya berkapasitas 1.500 ton per hari baru mencapai progres 20 persen per Oktober 2026, dengan target beroperasi pada 2028.

Perbedaan pandangan mengenai teknologi tersebut juga mengemuka dalam forum PPSN 2026. Bupati Banyumas Sadewo menilai konsep pengolahan sampah menjadi energi atau Zero Waste to Energy tidak tepat diterapkan secara menyeluruh di Indonesia.

"Zero Waste to Energy itu untuk Singapura. Indonesia itu negara kepulauan yang besar. Zero Waste to Energy tidak mungkin dilaksanakan menurut pendapat saya," ujar Sadewo.

Ia menilai biaya pengolahan atau tipping fee yang harus ditanggung pemerintah daerah jauh lebih tinggi dibandingkan nilai energi yang dihasilkan.

Di sisi lain, Bali dan Surabaya justru mengandalkan pendekatan tersebut untuk menangani volume sampah dalam jumlah besar.

Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menawarkan perspektif lain mengenai persoalan nilai ekonomi dalam pengolahan sampah menjadi listrik.

"Kesulitan kita ketika kita bawa mau jual jadi listrik: bukan listrik energi, listrik money," kata Basuki.

Perbedaan strategi juga terlihat dalam hal distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Di Banyumas, pengelolaan sampah melibatkan sekitar 2.400 karyawan yang sebagian besar merupakan warga setempat. Pupuk hasil pengolahan sampah juga dibagikan gratis kepada petani.

Sementara di Trenggalek, Bupati Mochamad Nur Arifin mengembalikan nilai ekonomi sampah kepada siswa melalui program Sangu Sampah. Ia juga menyediakan hadiah Rp200 juta untuk lomba kebersihan RT/RW ketimbang menggaji petugas kebersihan.

"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax," kata Gus Ipin.

Sebaliknya, pengelolaan berbasis fasilitas berskala besar membutuhkan investasi dan dukungan pembiayaan yang besar. PSEL Denpasar Raya, misalnya, menelan investasi sekitar Rp3 triliun, ditambah jaminan kompensasi bagi PLN dan pembebasan PPN melalui Perpres 109/2025.

Ahok juga menyoroti besarnya biaya pengelolaan sampah. Ia mengklaim tipping fee sampah Jakarta saat dirinya menjabat mencapai "hampir 400 miliar" per tahun.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menentukan investasi pengelolaan sampah.

"Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini: jangan salah investasi," pungkasnya.