Pasal Kebal Hukum di Perppu Corona Dibatalkan MK, PKS: Pemerintah Bisa Digugat Jika Kebijakannya Menyimpang

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>

LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jumat, 29 Oktober 2021, 17:58 WIB

Pasal Kebal Hukum di Perppu Corona Dibatalkan MK, PKS: Pemerintah Bisa Digugat Jika Kebijakannya Menyimpang

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait beberapa pasal kebal hukum dalam Perppu corona atau Perppu 1/2020 yang telah diubah menjadi Perppu 2/2020 terkait penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

BERITA TERKAIT:

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi keputusan MK tersebut. Pasalnya, sejak awal PKS gencar menolak Perppu corona yang dinilai memberikan imunitas terhadap pemerintah.

"Bagus. Sejak awal PKS menolak Perppu Corona khususnya bab impunitas ini,â€ ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/10).

Dia menambahkan, dengan dibatalkannya pasal-pasal kebal hukum pemerintah tersebut, pemerintah bisa digugat ke MK jika ke depan terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Bisa digugat. Jika dikemudian hari ditemukan penyimpangan,â€ tutupnya.