Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati mengamati, selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat diterapkan Mahfud MD nampak tidak dilibatkan.
Neni tidak yakin sosok seperti Mahfud MD tidak mempertimbangkan risiko akan jadi perbincangan publik atas apa yang ia cuitkan.
Terlebih, saat ini kasus virus corona baru (Covid-19) terus mengalami peningkatan signifikan.
Atas dasar itulah, Neni menilai cuitan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu nampak kuat ada unsur kesengajaan.
"Apalagi kan twitter sebagai media propaganda saat efektif untuk membentuk opini publik (
public opinion). Jadi memang secara sengaja ini dirancang untuk membuat reaksi emosi publik" demikian analisa Neni saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat petang (16/7).
Lebih lanjut, Neni melihat, Mahfud MD menyampaikan cuitan terbuka di tengah PPKM darurat untuk menyentil Presiden Jokowi.
Di Mata Mahfud MD, Neni ingin dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Apalagi, jabatan Menkopolhukam pasti banyak kewenangan yang bisa diperankan dalam membenahi penanganan Covid-19.
"Tujuannya untuk menyentil presiden dengan maksud ingin dilibatkan dalam penanganan pandemi secara signifikan," tandas Neni.
Meski demikian, Neni menyayangkan tindakan Mahfud MD. Katanya, seharusnya Mahfud MD memilih strategi komunikasi publik yang tidak menimbulkan resisten publik.
"Nggak mungkin seorang Pak Mahfud dengan ilmunya daya analisis yang tajam secara tidak sengaja posting begitu atau cuman buat seru seruan," sesalnya.
"Mestinya Prof Mahfud bisa membuat strategi komunikasi publik lain," demikian saran Neni ke pembantu Presiden Joko Widodo itu.
Presiden Joko Widodo menunjuk Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator penerapam PPKM darurat di Jawa Bali.
Sedangkan di Wilayah selain Jawa dna Bali Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjadi koordinator PPKM.
BERITA TERKAIT: