“Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021, Indonesia punya kesempatan mengusung peran utama melalui jalur diplomasi untuk penyelesaian krisis politik di Myanmar melalui cara-cara demokratis seraya tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota," ujar Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA), Hargo Mandirahardjo, Jumat(23/4).
Hargo menegaskan, sebagai organisasi massa independen, ISKA memahami dan menghormati komitmen Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara utuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah serta identitas nasional seluruh negara anggota.
â€Namun, sebagai salah satu pendiri ASEAN yang punya peran penting, Indonesia perlu berdiri di garda depan kawasan untuk menghentikan kekerasan militer pada warga sipil agar jumlah korban tidak terus bertambah,†tegas Hargo.
Pernyataannya ini merujuk kepada kekerasan di Myanmar yang telah membawa korban 700 lebih nyawa lebih, termasuk perempuan dan anak-anak sejak kudeta militer pada Februari lalu.
Pun penangkapan hampir 3.000 warga sipil, aktivis prodemokrasi yang berdemonstrasi melawan junta militer. Para pemantau lokal di Myanmar melaporkan, sejumlah jurnalis dan kaum religius juga ditahan oleh junta militer.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ISKA, Joanes Joko menyampaikan, sebagai organisasi para sarjana Katolik yang memiliki spirit solidaritas tanpa sekat, ISKA mengapresiasi langkah aktif pemerintah Indonesia menyokong rekonsiliasi di Myamar.
“Presiden Joko Widodo telah mendorong dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar,†ujar Joko.
Sikap ini diikuti oleh langkah nyata menginisiasi ASEAN Special Summit 2021 di Jakarta.
Joko menegaskan, ISKA sepenuhnya mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia lebih aktif menekan junta militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.
Ditambahkan Joko, seluruh perwakilan ISKA di dalam dan di luar negeri, mengharapkan pertemuan tingkat tinggi para pemipin ASEAN ini dapat merumuskan peta jala demokrasi yang mengedepankan dialog dengan melibatkan seluruh elemen pro-demokrasi serta masyarakat sipil Myanmar.
“Dengan cara ini, kita berharap kehidupan damai yang terbuka bagi akses kemanusiaan, dapat segera hadir kembali di Myanmar,†sambung Hargo.
ASEAN Special Summit berlangsung di Gedung Sekretariat ASEAN, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (24/4). Presiden Joko Widodo hadir dalam pertemuan ini bersama sejumlah pemimpin negara. Antara lain, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Vietnam.
Tiga kepala negara yang tak dapat hadir adalah PM Thailand Prayuth Chan-o-cha, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Presiden Laos Thongloun Sisoulith.
Kekerasan militer di Myanmar memicu penolakan koalisi masyarakat sipil di Indonesia atas kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari lalu.
Namun para pemimpin regional telah mulai membuka komunikasi dengan rezim junta sebelum berlangsungnya KTT ASEAN.
Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didesak untuk mengambil sikap tegas kepada rezim junta militer Myanmar agar segera menghentikan kekerasan, memulihkan demokrasi, dan menegakkan hak asasi manusia di negara tersebut. Dan memastikan hadirnya kembali perdamaian di kawasan regional. 
BERITA TERKAIT: