Demikian disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan pidato kunci dalam acara Forum Diskusi Ilmiah daring bertajuk "Pilkada di Masa Pandemi" yang digelar Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia (DISTP UI), Rabu (14/10).
"Pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk bekerja dan berkinerja dengan memanfaatkan teknologi dan protokol kesehatan. Demikian pula di tengah suasana keprihatinan, kita harus menerapkan akal sehat dan keterbukaan pemikiran, terutama dalam menyikapi agenda Pilkada," ujar Bamsoet sapaan akrab politisi Partai Golkar itu.
"Saat ini terjadi polemik antara tetap dilaksanakan atau ditundanya pilkada serentak. Saya meyakini pemerintah masih membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan, aspirasi pro dan kontra untuk mengambil keputusan," imbuhnya.
Bamsoet mengatakan, pelaksanaan pilkada di 270 daerah dalam situasi pandemi Covid-19 memang dilematis.
Di satu sisi Covid-19 yang masih meningkat, yang menjadi kekhawatiran justru menjadi pemicu lahirnya klaster baru. Di sisi lain, hak politik dan hak konstitusi publik untuk memilih dan dipilih juga harus dipenuhi.
Penyelenggaraan Pilkada memfasilitasi pergantian pemimpin kepala daerah juga merupakan wujud implementasi tradisi demokrasi yang sehat.
"Diharapkan seminar ini mampu menggali guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah," demikian Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain Bamsoet, hadir dalam acara tersebut antara lain Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, Wakil Rektor UI Prof. Abdul Haris, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal M. Piliang, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol, Kemenko Polhukam Brigjen TNI Yusran Yunus, gurubesar FISIP UI Prof. Valina Singka Subekti, dan gurubesar Fakultas Ilmu Administrasi UI (FIA UI) Eko Prasojo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pro dan kontra pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat masih menjadi perbincangan hangat. Karena itu, pemerintah masih terbuka dengan masukan saran untuk dipertimbangkan. 
BERITA TERKAIT: