Pigai meminta Presiden Joko Widodo menarik TNI karena menilai korban sipil di bumi cenderawasih terus berjatuhan.
“Jakarta (pemerintah pusat) ambil jalan binomial (militer dan pembangunan) itu teori lama dan telah melahirkan tragedi, kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia,†kata Pigai dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (11/9).
Pigai menganggap, kekuatan militer di bawah perintah Jokowi khususnya Jenderal TNI Andika Perkasa tidak memahami bahwa teori binomial sudah tidak laku. Alih-alih keberadaan militer di Papua mampu menggeliatkan pembangunan, justru sebaliknya.
“Militer di Papua telah membuat rakyat dan pejabat sipil dalam tekanan menyebabkan pembangunan mengalami stagnasi selama ini,†jelas mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Oleh karenanya, Pigai menganggap selama ini klaim presiden yang menganggap ppengerahan militer di Papua untuk pembangunan hanya sekadar angan-angan.
"Itu hanya
wishfull thingking. Yang benar adalah alibi untuk memperlancar pembantaian rakyat Papua," tandasnya.
BERITA TERKAIT: