Namun demikian, reshuffle tidak bisa dilakukan secara serampangan. Harus melalui perhitungan matang, dan tak sekadar memenuhi keinginan sebagian pihak saja.
Untuk itu, Presiden Jokowi mutlak mau mendengar masukan dari seluruh elemen bangsa. Terlebih lagi, mayoritas rakyat Indonesia tampaknya ragu dan nyaris kecewa dengan kinerja para menteri di kabinet Jokowi yang sangat lamban dan tidak menunjukan sikap yang tepat di saat krisis.
"Reshuffle kabinet adalah kebutuhan, bukan keinginan dan kami sangat mendukung," ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan, melalui keterangannya, Sabtu (22/8).
Dia menambahkan,"Walaupun reshuffle kabinet adalah hak preogratif Presiden, tetapi rakyat sebagai pemilik saham dan pemegang kedaulatan NKRI ini sudah mendesak Presiden Jokowi untuk berani dan jangan takut melakukan langkah
extraordinary dengan mencopot para pembantunya yang tidak amanah terhadap visi misi Presiden. Serta tidak peka terhadap situasi bangsa yang sedang mengalami pandemik yang mengakibatkan timbulnya masalah bangsa multidimensi ini."
Memang, baru-baru ini Jubir Presiden baru-menyebut tidak akan ada reshuffle kabinet. Namun, menurut Budi Mulyawan, sanggahan Jubir Presiden tersebut dinilai hanya untuk meredam isu reshuffle kabinet yang makin hari semakin masif serta mencegah spekulasi politik yang berkembang.
Kerena itulah, dengan melihat situasi bangsa yang semakin memprihatinkan, DPN Kombatan merekomendasi Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
Namun, DPN Kombatan juga tetap mengingatkan Jokowi untuk memperhatikan bahwa pembantu Presiden yang diangkat nanti harus punya rekam jejak yang jelas, berorientasi kepentingan bangsa serta mumpuni di bidangnya.
Kemudian, reshuffle kabinet harus dapat menjawab persoalan bangsa. Terutama masalah pandemik yang berdampak timbulnya masalah bangsa yang multidimensi.
"Ketiga, reshuffle kabinet harus dapat mewujudkan visi misi Presiden dan sekaligus 'menggelar karpet merah' dalam rangka konsolidasi kekuatan nasionalis serta kebutuhan suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024, agar estafet kepemimpinan nasional dapat diteruskan oleh Presiden berikutnya yang linier oleh cita-cita proklamasi RI dan perjuangan kaum nasionalis, sebagai bentuk tanggung jawab Presiden Jokowi terhadap keutuhan NKRI," tutur Budi Mulyawan.
Terakhir, reshuffle kabinet tidak boleh memberi ruang terhadap kelompok intoleran apalagi kelompok radikal serta mereka yang terindikasi ‘bersentuhan†dengan kelompok tersebut.
"Rekomendasi ini semata-mata demi kepentingan bangsa. Semoga rekomendasi kami tidak dipandang sebagai interfensi dan pemaksaan kehendak. Kami, DPN Kombatan, merasa terpanggil untuk memberi masukan dan membela Presiden Jokowi, dalam situasi bangsa yang memprihatinkan ini," demikian Budi Mulyawan.
Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet terus berdatangan dari berbagai penjuru. Sebab, kondisi saat ini butuh penanganan cepat agar Indonesia tidak makin terjun bebas ke jurang resesi. 
BERITA TERKAIT: