Suara perombakan kabinet itu disampaikan Jokowi saat memimpin sidang rapat paripurna Kabinet Kamis (18/6). Jokowi menunjukkan kejengkelannya karena para pembantunya dinilai tidak memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi krisis Covid-19.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyampaikan, perombakan susunan kabinet yang bakal dilakukan Jokowi merupakan hak prerorgatif presiden.
“Sebenarnya, presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi. Yang sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan Covid, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan. Tetapi presiden yang punya penilaian,†ujar Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).
Fadli Zon mengatakan, pernyataan presiden di Istana Merdeka tersebut dianggap sebagai sebuah pengakuan pemerintah atas kinerja sejumlah menterinya bermasalah.
“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi presiden sendiri jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja, nggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan, akan ada anggapan seperti itu,†katanya.
Langkah reshuffle, kata Fadli Zon, merupakan langkah yang baik agar dalam penanganan situasi krisis ini dapat berjalan dengan baik.
“Menurut saya
reshuffle adalah hal yang biasa apalagi presiden sudah mengungkapkan itu,†imbuhnya.
BERITA TERKAIT: