Sembilan sektor tersebut adalah pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.
Masing-masing sektor tersebut dipersyaratkan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang aman Covid-19 jika ingin mengoperasikan usahanya.
Namun begitu, pemerintah melalui Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 tidak mengatur secara detil SOP yang dimintakan untuk dibuat perusahan-perusahaan yang bergerak di 9 sektor tersebut.
Hal ini mendapat sorotan dari Direktur Riset Institute Development of Economic and Finance (Indef) Berly Martawardaya, yang melihat potensi penularan di masing-masing sektor ekonomi tersebut berbeda-beda.
"Jadi jangan disamakan yang sembilan itu," ujar Berly Martawarda dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (9/6).
Sebagai bahan pertimbangannya, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini membagi 3 kategori dari 9 sektor yang akan beroperasi, dengan berdasarkan faktor ruang lingkup operasional sektor usaha (diruang terbuka/tertutup), tingkat kerumunan (crowded) dan close interaction.
Kategori pertama, Berly mendefinisikannya sebagai sektor usaha yang tidak
crowded, tidak di ruangan tertutup, dan tidak ada interkasi sosial. Untuk ketegori ini bisa menyusun SOP secara mandiri.
"Seperti pertanian, perkebunan, kelautan, peternakan, itu memang di luar dan cukup aman," ungkapnya.
Untuk kategori kedua adalah sektor usaha yang operasionalnya ada di dalam ruangan dan juga luar ruangan, memiliki interkasi sosial dan cukup
crowded. Berly menyebutkan 3 sektor dari 9 sektor yang masuk kategori ini. Di antaranya, pertambangan, perminyakan, dan logistik.
"Jadi protokolnya harus
full beda. Misalnya protokol bagian logistik yang bertugas di luar mendistribusikan barang, dan itu berbeda dengan yang di distibution centre, yang melakukan
packing yang
sorting itu dia kan dalam ruangan tertutup tapi tidak begitu
crowded, mungkin harus ada protokol tambahan," terangnya.
Sementara untuk sektor ketiga adalah bidang usaha yang tingkat interaksi sosialnya tinggi, dan operasionalnya full di dalam ruangan.
"Yaitu industri, pabrik-pabrik yang ada mesin, itu biasanya di desain sangat rapat. Sehingga untuk yang sektor industri harus lebih ketat. Dan pabrik-pabrik harus mengsubmit protokolnya, mendesain pabriknya apakah harus dilajukan perubahan atau tidak," sebut Berly.
"Berdasarkan 9 sektor, yang kita bagi ke tiga kategori ya akan beda. Jadi perlu ada guideline juga dari gugus tugas nasional buat tiap sektor ini. Supaya yang lebih high risk bisa lebih ketat juga dari protokol dan approvalnya," pungkasnya.
Sebanyak 9 sektor di bidang ekonomi diberikan kewenangan untuk bisa membuka kembali usahanya di masa tatanan hidup baru pandemik Covid-19 atau new normal. 
