“Tidak ada komando yang jelas dari awal dan tidak ada komunikasi publik yang jelas. Ingat, ini pandemik instruksi harus jelas supaya tidak ada kebingungan, kepanikan dan ketakutan,†kata Bivitri dalam diskusi virtual bertema ‘
PSBB: Policy Setengah Basa Basi’, Rabu (20/5).
Di sisi lain, Bivitri juga menyoroti persoalan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh beberapa daerah antara lain, terlambatnya mengambil kebijakan penanganan Covid-19 lantaran ketidakpercayaan kepada sains.
Kemudian, adanya kebingunan penerapan dari sisi kerangka hukum apakah menerapkan PSBB atau karantina wilayah. Dan yang lebih fatal ialah ketiadaan data yang dapat diandalkan.
“Karena pada prinsipnya, konsistensi peraturan dan komunikasi itu juga akan berpengaruh kepada ketaatan masyarakat pada hukum (dalam rangka penerapan PSBB),†ujar dia.
Bisa dibayangkan, kata Bivitri jika pemerintah tidak konsisten dan komunikasinya buruk atau berbeda-beda dalam kerangka penanganan Covid-19. Maka, Bivitri menekankan masyarakat tak bisa disalahkan jika kemudian banyak yang melanggar PSBB dan physical distancing.
“Jadi kesimpulan saya kita ada masalah dalam penerapan kebijakan terkait penanganan Covid-19 itu sendiri,†pungkas Bivitri.