Sebab, ketika dilakukan relaksasi PSBB, masyarakat akan kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Risiko penyebaran Covid-19 pun kembali membesar.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).
"Jangan sampai relaksasi dan pelonggaran itu menyebabkan terganggunya upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena dengan relaksasi, orang akan kembali bekerja dan berkumpul di tempat kerja," kata Saleh Daulay.
Menurut Saleh Daulay, pemerintah juga harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Itu adalah hal paling mutlak untuk diprioritaskan. Karena dengan adanya rencana relaksasi PSBB ini segala kemungkinan bisa terjadi.
"Aspek kesehatan dan keselamatan warga negara harus diutamakan. Persoalan ekonomi masih bisa ditunda. Kalaupun tidak saat ini, nanti setelah pandemik ini berlalu, masalah ekonomi akan bisa diselesaikan," tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Lebih lanjut, Saleh Daulay menyatakan, sejak awal dilakukannya PSBB memang belum maksimal penerapannya. Hal ini lantaran jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos, hingga paket sembako untuk kebutuhan masyarakat tak langsung disiapkan pemerintah.
"Dari awal, program PSBB ini diprediksi tidak efektif. Di berbagai kesempatan, saya menyampaikan hal itu. Sekarang kan terbukti, PSBB tidak mampu menghalangi orang untuk keluar rumah," tuturnya.
"Tanpa kompensasi itu, masyarakat tentu sulit untuk diminta berdiam diri di rumah dalam waktu lama," demikian Saleh Daulay.
Pemerintah harus menghitung dampak yang akan timbul jika relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya dilakukan. 
.jpeg)
