Logika SBY, Presidential Threshold Harus 0 Persen Jika Pemilu Diserentakkan Lagi

RMOL. Ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen menjadi hal krusial yang bahas partai-partai politik Indonesia saat ini. Sejumlah safari politik dilakukan untuk konsolidasi dan menyamakan perspektif mengenai ambang batas tersebut.

Tak terkecuali PKS. Presiden PKS Sohibul Iman beserta rombongan elite partai bertamu ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (12/3).

Dalam pertemuan itu, ambang batas menjadi topik pembicaraan kedua partai yang sama-sama di luar pemerintahan tersebut.

Sohibul Iman lantas mengurai bahwa SBY dalam pertemuan tersebut menginginkan agar presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen. Keinginan itu berlaku jika pilpres dan pileg kembali digelar secara serentak.

"Pak SBY secara pribadi menginginkan 0 persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan, kata beliau, itu logikanya harus nol," urai Sohibul kepada redaksi, Jumat (13/3).

PKS kurang setuju dengan pendapat itu. Sohibul mengatakan bahwa presidential threshold 0 persen akan memunculkan banyak partai, hanya untuk mencalonkan presiden.

Sehingga, menurut kajian PKS presidential threshold sebaiknya disamakan dengan parliamentary threshold yaitu di angka 4 sampai 5 persen.

“Kalau PKS mengusulkan, kajian kami sementara ini, kita menginginkan presidential threshold sama dengan parlemen threshold," tutupnya.