Bertempat di Jeddah, Arab Saudi pada Senin (3/2), Open-Ended Extraordinary Meeting of the OIC Executive Committee at the Level of Foreign Ministers atau Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Komite Eksekutif OKI digelar.
Pertemuan sendiri diselenggarakan atas permintaan Palestina untuk menanggapi rencana perdamaian yang dikenalkan oleh Trump pada Selasa (28/1) yang digadang-gadang sebagai "Deal of Century".
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia, diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mendesak agar seluruh anggota OKI tetap berkomitmen penuh untuk Palestina.
“Indonesia mendesak semua anggota OKI agar tetap bersatu dan berkomitmen dalam solidaritas penuh untuk Palestina,†tegas Mahendra seperti yang dilansir dari laman Kemlu.
Dalam kesempatan tersebut, Mahendra juga mengajukan tiga saran agar OKI dapat mencapai posisi bersama. Pertama, menegaskan kembali agar umat Islam di seluruh dunia untuk secara konsisten bersatu dalam penyelesaian permasalahan di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
"Kedua, menegaskan kembali prinsip-prinsip solusi dua negara atau two-state solution yang menghormati hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional, sebagai satu-satunya solusi dalam penyelesaian masalah di Palestina," lanjutnya.
Dan terakhir, menegaskan kembali pentingnya dialog di antara pihak-pihak terkait untuk mencapai stabilitas dan perdamaian abadi untuk Palestina dan kawasan.
Selain itu, Mahendra juga mendorong OKI untuk tetap konsisten dengan keputusan yang telah dibuat. Di mana rencana perdamaian Timur Tengah Trump tidak berdasar pada hukum internasional dalam mempertahankan status kota Yerusalem.
Selain Indonesia, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara anggota OKI, antara lain dari Palestina, Arab Saudi, Turki, Yordania, Kuwait, Malaysia, dan negara-negara muslim lainnya.
Menanggapi rencana perdamaian kontroversial diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) langsung mengadakan pertemuan luar bisa level menteri luar negeri. 
BERITA TERKAIT: