Hal ini menurut Edhy sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan kementerian/lembaga menggunakan anggaran secara bijak. Bukan hanya mengejar target penyerapan.
“Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain
income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja?" kata Edhy dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama para pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11).
"Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya,†sambungnya.
Menurut Edhy, penyerapan yang dimaksud tidak terbatas kepada tenaga kerja formal. Dengan kemajuan teknologi, ia berpendapat status formal dan informal tidak membedakan jaminan yang didapat tenaga kerja.
Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja. Termasuk stakeholder perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.
“Saya melihat optimisme di KKP. Banyak bidang yang bisa kita tingkatkan dan saya sangat yakin kita bisa sama-sama melakukan penyerapan ini dalam suasana yang rileks tapi semangat,†tegasnya.
Alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden.
Tak hanya budidaya, nilai tambah juga diupayakan di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut. Termasuk riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP.
“Penyerahan DIPA ini akan saya jadikan momen bahwa hari ini pola kita harus diubah. Jangan
as usual. Jangan lagi Bapak dan Ibu nunggu instruksi dari saya terus untuk menghasilkan satu terobosan. Sampaikan saja. Nanti kita putuskan dalam rapat pimpinan,†tandasnya.
BERITA TERKAIT: