Sebenarnya Jokowi Tidak Perlu Tunjuk Banyak Wamen, Cukup Maksimalkan Sekjen

Dalam pandangan analis politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, penunjukan 12 wamen memang tidak melanggar konstitusi. Namun, menurutnya, ada hal lain yang bisa dijadikan solusi jika memang kementerian yang memiliki wamen itu punya beban luar biasa.

Jokowi bisa melakukan efisiensi dengan memaksimalkan peran sekjen kementerian. Selain tidak boros anggaran, sekjen kementerian juga punya kompetensi mumpuni di bidangnya.

“Kementerian dengan kemapanan birokrasi, sebenarnya cukup memfungsikan sekjen, tidak sampai harus wamen,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/10).

Namun begitu, Dedi menilai solusi tersebut tidak mungkin dilakukan Jokowi. Sebab, Jokowi sebatas ingin mengakomodasi kepentingan politik kelompoknya.

“Dari sisi regulasi memang tidak ada yang dilanggar. Hanya soal etika politik dan obesitasnya kabinet. Tapi selain boros, jelas (penunjukan wamen) menandai Jokowi sebagai presiden mengakomodasi semua kepentingan politik,” tutupnya.