Bedah Mayat Klinis Petugas KPPS Bisa Dilakukan Asal Disetujui Keluarga

LAPORAN:

Selasa, 14 Mei 2019, 09:45 WIB

Bedah Mayat Klinis Petugas KPPS Bisa Dilakukan Asal Disetujui Keluarga

Diskusi IDI/RMOL

Anggota keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal bisa melapor ke pihak kepolisian jika merasa ada yang tidak wajar dengan kematian keluarganya itu.

BERITA TERKAIT:

Dengan melapor ke polisi, maka pihak berwenang bisa melakukan investigasi mendalam mengenai penyebab kematian petugas KPPS.

Begitu ringkasan diskusi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bertajuk â€œMembedah Persoalan Sebab Kematian Mendadak Petugas Pemilu Dari Perspektif Keilmuanâ€ yang digelar di Aula Pengurus Besar (PB) IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Diskusi ini dihadiri oleh Ahli Penyakit Dalam Prof. DR. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD,KHOM; Ahli Jantung DR. Dr.Anwar Santoso Sp.JP; Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko; Ahli Kedokteran Forensik Dr. Ade Firmansyah, Sp.F; Ahli Saraf Dr. Rakhmat Hidayat, Sp.S(K); Akademisi Hukum Prof. DR .Aidil Fitri SH.MH; dan Ketua Umum IDI, Daeng Muhammad Faqi.

Selanjutnya, untuk kepentingan penelitian kematian ratusan petugas KPPS bisa dilakukan bedah mayat klinis.

â€œIni sesuai pasal 119 UU 36/2009 tentang kesehatan,â€ kata Daeng Muhammad Faqi.

Namun demikian, bedah mayat klinis bisa dilakukan jika dua syarat terpenuhi. Pertama bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menegakkan diagnosis atau menyimpulkan penyebab kematian.

â€œKedua, bedah mayat klinis dilakukan atas persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien atau bisa dengan persetujuan bersama pemerintah daerah, rumah sakit, dan dokter yang merawat,â€ pungkasnya.