Breaking News:

Generasi Muda Harus Paham Pentingnya Investasi dan Kesehatan

Vonis Diperberat 16 Tahun Penjara, Budi Said Melawan

APBN 2025 Dorong India Jadi Lumbung Pangan Dunia

Putusan DKPP Soal Dugaan Pelanggaran Etik KPU Tentukan Nasib Demokrasi Barito Utara

bank bjb Raih Penghargaan CCSEA 2025

Sabtu, 22 Februari 2025

  • Translate Berita Bahasa Inggris
  • Share RMOL X
  • Tiktok RMOL
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Politik

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Jokowi: Kebijakan Tidak Berdasarkan Keluhan-keluhan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/tuahta-arief-1'>TUAHTA ARIEF</a>
LAPORAN: TUAHTA ARIEF
  • Sabtu, 13 April 2019, 22:05 WIB
Jokowi: Kebijakan Tidak Berdasarkan Keluhan-keluhan
Joko Widodo
rmol news logo Dalam mengambil kebijakan, Pemerintah tidak bisa berdasarkan keluhan-keluhan dari warga yang biasa disebut Calon Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

"Tidak bisa hanya dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari satu-dua orang. Ini ekonomi makro," kata Petahana Joko Widodo dalam sesi tanya-jawab Debat Capres yang digelar di Hotel Sultan, Sabtu (13/4).

Menurut pengalaman Jokowi, selama ini pengambilan kebijakan terkait ekonomi dilakukan secara detil dan agregasi. Tidak berdasarkan keluhan-keluhan warga.

"Selama ini keluhan-keluhan dari daerah-daerah itu selalu disebut-sebut. Pengalaman kami tidak begitu," kata Jokowi. rmol news logo article

< SEBELUMNYA

Anis Matta hingga Fahri Hamzah Hadir di Pelantikan Pengurus Partai Gelora 2024-2029

BERIKUTNYA >

Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah Merapat ke Rumah Megawati

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA

Mendagri: Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai
Politik

Mendagri: Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai

Pakar: Retret Kepala Daerah Punya Legal Basis yang Kokoh
Politik

Pakar: Retret Kepala Daerah Punya Legal Basis yang Kokoh

Bunga Utang Tinggi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Langgar Konstitusi
Politik

Bunga Utang Tinggi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Langgar Konstitusi

Komisi XII DPR Pastikan Tak Ada Penghapusan BBM Subsidi
Politik

Komisi XII DPR Pastikan Tak Ada Penghapusan BBM Subsidi

Pakar HTN: Retret Sinkronkan Kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah
Politik

Pakar HTN: Retret Sinkronkan Kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah

Mantan Wakil Rektor UBK: Larangan Retret, Sinyal Ada Negara Partai di Dalam NKRI
Politik

Mantan Wakil Rektor UBK: Larangan Retret, Sinyal Ada Negara Partai di Dalam NKRI

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.