Berawal dari saat Jokowi diberi kesempatan bertanya kepada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam sesi debat perdana Pilpres 2019 bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis malam (17/1). Jokowi mempertanyakan porsi perempuan di Partai Gerindra.
"Dalam visi misi, bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayan perempuan. Tapi dalam struktur kepengurusan partai yang bapak pimpin, posisi strategis semua laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?" tanya Jokowi kepada Prabowo.
Bagaimana jawaban Prabowo? Ia mengakui bahwa Partai Gerindra yang dibangunnnya merupakan partai muda dan masih baru dalam perpolitikan Indonesia.
"Kurang lebih 10 tahun, pada saat penyusunan kami memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan mau untuk muncul tapi di eselon-eselon, punya waketum Ibu Rachmawati Soekarnoputri, beberapa wakil ketua umum, sayap partai Perempuan Indoesia Raya," terangnya.
Ia mengklaim bahwa Gerindra mempunyai porsi terbanyak perempuan dalam susunan caleg untuk Pemilihan Umum 2019.
"Mungkin lebih banyak dari semua partai. UU memerintahkan 30 persen, kami mendekati 40 persen. Kami mengakui ini suatu perjuangan dan kami belum puas, tapi kami membuka peluang untuk emak-emak bergerak," terangnya.
"Pendukung kami paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia," tambahnya.
Jokowi merespons jawaban Prabowo. Ia menyombongkan susunan kabinetnya yang diisi banyak menteri perempuan. Namun soal ini pun Prabowo punya jawaban lagi. Ia menyebut, ada menteri perempuan Jokowi yang kebijakannya merugikan kepentingan rakyat.
"Oke, kita hitung jumlah (perempuan). Tapi kalau bicara
output (hasil), kita bisa bicara dan berdebat lebih lama lagi," sanggah Prabowo.
Menurut dia, yang terpenting adalah memberi kesempatan kepada kaum perempuan yang cakap dan pro rakyat.
"Saya tak akan membanggakan hanya karena perempuan. Kalau perempuan tidak membela rakyat, maka tak perlu dibanggakan," tegasnya.
[ald]