Pemerintah Harus Tekan RRT Demi Stabilitas Perayaan Imlek Di Tahun Politik

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>

LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rabu, 19 Desember 2018, 12:10 WIB

Pemerintah Harus Tekan RRT Demi Stabilitas Perayaan Imlek Di Tahun Politik

Syaifullah Tamliha/Net

. Hari Raya Imlek pada 5 Februari 2019 mendatang di tahun politik harus dijaga stabilitasnya karena sudah mendekati Pemilu serentak 2019.

BERITA TERKAIT:

Di lain sisi, di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tengah terjadi diskriminasi terhadap penduduk muslim Uighur.

Politisi PPP Syaifullah Tamliha mewanti-wanti hal tersebut kepada pemerintah guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan jelang Perayaan Imlek awal tahun depan.

"Hal ini penting, untuk menjaga stabilitas dalam negeri menjelang perayaan Imlek di tahun politik," ucap Tamliha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/12).

Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk memanggil Ambassador RRT di Indonesia.

"Ya ini untuk dimintakan klarifikasinya dan memberi tekanan politik sebagai negara mayoritas beragama Islam," tegasnya.

Berkaca pada kasus Australia yang berniat membuka kedutaannya di Jerussalem dan peristiwa kedubes Arab Saudi yang dianggap menghina ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama, sikap Kemenlu tegas terhadap dua negara itu yang langsung memanggil kedutaannya.

"Saya yakin Ibu Retno bisa melakukan hal tersebut sebagaimana yang dilakukannya terhadap Ambassador Australia tentang pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel dan Tweet Ambassador Arab Saudi terkait organisasi Islam terbesar di negeri ini," pungkas Tamliha. [rus]