Dari Rini Suwandi Hingga Rini Soemarno, Tetap Sakti

Peristiwa itu terjadi, ketika Zulvan melakukan interupsi saat Utut Adianto menjadi pimpinan sidang pada Rapat Paripurna (Rapur) Masa Persidangan II Tahun 2018-2019, Kamis (13/12/2018).

Awalnya, pimpinan sidang dari Fraksi PDIP itu menolak interupsi di luar pembahasan dalam Rapur yang membicarakan, antara lain mengenai RUU Ekstradisi Indonesia dengan Persatuan Uni Emirat Arab.

Namun anggota DPR Fraksi Nasdem ini bersikeras untuk meminta bicara. "Ini penting pimpinan, saya harus mengingatkan kalau utang BUMN kita sudah lebih dari Rp 5.200 triliun," ujar Zulvan.
 
Menteri BUMN Kabinet Jokowi-JK ini masih terkena boikot Komisi VI DPR, lantaran rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Pelindo II. Tokh, Rini tetap leluasa menambah utang BUMN hingga menyentuh angka Rp5 ribu triliun.

“Karena utang BUMN yang mencapai Rp 5.000 triliun itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan sebuah bangsa," jelas Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi VI DPR RI.

Bowo berharap Rini tidak lagi mangkir, sebagaimana pemanggilan-pemanggilan sebelumnya. Apalagi, kini muncul kekhawatiran tidak bisa membayar utang-utang tersebut.

"Kapan negara bisa kembalikan utang yang Rp 5.000 triliun tersebut? Khawatir saya," ungkap politisi Golkar itu.

Berhasilkah nanti DPR menghadirkan Menteri BUMN ini? Sejarah kehendak DPR untuk “menghadirkan” Rini dalam sidang parlemen terkait kejelasan sebuah persoalan, bukan hal baru. Bukan hanya kali ini terjadi. Dan gagal.

Di tahun 2003, ketika itu Rini MS Suwandi menjadi Menteri Perdagangan di kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri (kini Rini Soemarno, Menteri BUMN kabinet Jokowi) juga melakukan pembangkangan terhadap panggilan DPR.

Kalangan anggota DPR di Senayan kebakaran jenggot lantaran panggilan untuk menghadiri Panja Sukhoi tak digubris Rini.

Rini MS Suwandi terancam pasal 30 Undang-undang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, DPD dan MPR jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Panitia Kerja (Panja) Sukhoi untuk ketiga kalinya.

Wakil Ketua Komisi I DPR/Ketua Harian Panja Sukhoi, Effendy Choirie mengusulkan kepada Pimpinan DPR agar melaporkan sikap Menperindag kepada polisi guna dilakukan proses hukum, jika dalam panggilan ketiga tidak datang.

Kata Effendy, pihaknya memandang serius masalah itu. "Kita mau menegakkan hukum, bukan main-main."

Publik mencatat, pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia yang pembayarannya dilakukan dengan cara imbal-beli itu, menjadi isu kencang di masyarakat.

“Pemerintah harus bertanggung jawab jika nanti terbukti bahwa pembelian pesawat tersebut menyalahi prosedur dan melanggar undang-undang,” kata anggota Fraksi Reformasi, Djoko Susilo

Anggota DPR Achmad Sumargono mengingatkan, ketidakhadiran Rini memenuhi panggilan Panja Sukhoi akan mempersulit posisi Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Sidang Tahunan MPR 2003.

“Kami harapkan Presiden Megawati memerintahkan Menperindag untuk datang memenuhi panggilan Panja Sukhoi,” katanya.

Rini memang sakti. Orang kepercayaan Megawati ini, sejak mengawali dirinya masuk kabinet, tak pernah sepi dari terpaan blunder.

Waktu berubah, Rini tetap. Ketika kabinet Presiden Jokowi-JK baru terbentuk, nama Rini mencuat ke publik. Dia dikait-kaitkan dengan kegagalan sejumlah sosok yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Nama-nama calon menteri itu, dikabarkan tersalip, tak masuk daftar usulan. Selain juga terganjal oleh stabilo Hijau, Kuning, dan Merah yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau belakangan, disebut-sebut nama-nama yang terstabilo KPK itu, anteng di dalam kabinet.

Tidak hanya itu. Kesaktian Rini juga diuji pada isu meremehkan Presiden Jokowi dalam sebuah forum.

Kali ini tak tanggung-tanggung. Pemicunya adalah kolega Rini di kabinet Jokowi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan jika ada menteri yang mengecilkan Jokowi. Bahkan mantan Sekjen PDIP ini sempat melapor langsung ke Jokowi.

"Saya Mendagri punya data menterinya, Pak Jokowi juga tahu menterinya yang mana mengecilkan beliau," kata Tjahjo.

Isu ini bukan hanya Tjahjo yang membicarakannya. Anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu pun memperjelas sosok yang dimaksud oleh Tjahjo.

“Menteri penghina Jokowi berjenis kelamin wanita dan berasal dari non partai serta berposisi di menteri sektor ekonomi,” ungkap Masinton.

Apa isi percakapan bernada meremehkan yang disebut terekam dan Jokowi sudah tahu itu?

"Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa," demikian isi transkrip pernyataan menteri yang beredar luas melalui jaringan media sosial dan di grup BBM.

Berhasilkah langkah menggusur Rini dari kabinet? Tidak. Apa kata Rini terhadap tudingan ini?

"Sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang," ujar Rini dalam keterangan pers, Senin (29/6).

"Bagi saya adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasan saya," katanya.

Selesai? Tidak. Kembali Rini disambar kasus bocornya rekaman pembicaraan antara dirinya dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Rekaman pembicaraan Rini dan Sofyan dikait-kaitkan dengan soal bagi-bagi fee proyek gas.

Dalam rekaman yang beredar luas, nama Ari Soemarno, kakak Rini juga menyeruak.

Kata Inas Nasrullah Zubir, anggota Komisi VI DPR, konten rekaman yang dibahas antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir adalah terkait proyek storage LNG di Bojonegara, Cilegon yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM).

Sepengetahuannya, pemegang saham BMS adalah Kalla Grup dan Ari Soemarno (kakak dari Rini Soemarno) yang bekerja sama dengan Mitsui dan Tokyo Gas dengan pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Menurut Inas, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Kalla Grup dan Ari Soemarno hanya bermodalkan tanah di Bojonegara tersebut. Sedangkan seluruh pendanaan akan ditanggung oleh Mitsui dan Tokyo Gas.

“Head of agreement (HOA) proyek BSM tersebut ditandatangani oleh Dwi Soetjipto, mantan Direktur PT Pertamina (Persero). Ini sangat merugikan Pertamina sebab take or pay-nya 60 persen,” ungkap Inas.

Sofyan Basir sendiri membenarkan adanya rekaman itu. “Kalau tidak salah (rekamannya) akhir 2016. Maka kami akan masuk ke ranah hukum, karena kalau rekamannya lurus-lurus saja, tidak apa-apa, niatnya bagus,” kata Sofyan.

Pun Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan Menteri BUMN Rini dan Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Melihat perjalanan dan sepak terjang Rini, para anggota DPR tampaknya perlu berpikir ulang bila ingin “menghadirkan” Rini dalam rapat parlemen, terkait masalah berjibunnya utang BUMN di era Presiden Jokowi. Bukan apa-apa, dari sepak terjangnya di kabinet selama ini, Rini tak mudah digoyah. Isu yang menerpa dirinya, ‘bak kerupuk tersiram air hangat. Lempem. Terlampau sakti dan memang sakti.

Disamping itu, juga perlu diingat, Jokowi adalah petugas partai PDIP. Ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Dan ketika menjadi presiden, Mega menempatkan Rini sebagai Menteri Perdagangan. Dari sini bisa diukur, bahwa manajemen pengelolaan yang dilakukan Rini multi-imbang. Tentu saja Rini loyal kepada atasannya (bukan royal). [dem]