Permintaan itu disampaikan massa aksi Himpunan Mahasiswa Anti Kapitalis dan Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara saat berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).
Koordinator aksi Abdillah menyebutkan, aksi yang kontroversi menolak pemberian gelar kehormatan kepada Presiden menjadi tanda tanya, bahkan berpotensi beraroma politis.
"Gerakan tersebut tidak murni dan membawa misi terselubung, bisa jadi ada dugaan membawa misi paslon penantang Jokowi," tegas Abdillah dalam keterangannya.
Menurut dia, ada upaya jahat yang ingin membentuk citra negatif untuk menjatuhkan Jokowi di mata publik. Sehingga tergiring opini seolah-olah masyarakat Riau menolaknya.
"Sekali lagi awas ada penyesatan opini untuk digiring ke ranah politik, apalagi ini masuk tahun politik. Awas ada udang di balik batu," terang Abdillah.
Padahal, kata dia, Lembaga Adat Melayu (LAM) sudah mempertimbangkan matang-matang alasan pemberian gelar kehormatan, karena Jokowi serius mengatasi persoalan asap yang di masa lalu sulit diselesaikan.
"Jadi atas dasar kebencian dan bayaran, gerakan massa yang akan melakukan penolakan gelar adat kepada Jokowi ini sudah tidak obyektif lagi," ucap dia.
Baca:
Presiden Jokowi Dipinang Untuk Menerima Gelar Datuk Sri Setia Amanah NegaraSelain itu, tambah Abdillah, pihaknya menduga ada korporasi asing di belakang layar yang merasa dirugikan dengan keputusan pemerintah Jokowi yang berhasil merebut Blok Rokan. Selama ini masyarakat Riau tidak mendapat keuntungan dari adanya Blok Rokan karena dikuasai asing.
"Ketika Jokowi berhasil merebut Blok Rokan dan masyarakat akan mendapat keuntungan, kenapa ada yang mengaku mahasiswa justru marah dengan Jokowi? Kemarahan itu adalah marahnya korporasi asing bukan marahnya masyarakat Riau. Publik Indonesia harus berpikir jernih, jangan mau tergiring opini sesat," tutupnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: