6-7 Orang Meninggal Tiap Hari Di Papua, KPK Diminta Selidiki

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 12 November 2018, 16:42 WIB
6-7 Orang Meninggal Tiap Hari Di Papua, KPK Diminta Selidiki
Yoris Raweyai dan Sameul Tabuni/RMOL
rmol news logo Angka kematian di tanah Papua dinilai sangat tinggi. Diduga hal itu terjadi karena adanya penyelewengan dana kesehatan oleh para pemangku kepentingan.

Kepala Perwakilan Wilayah Papua Kementerian PPN/ Bappenas Provinsi Papua, Samuel Tabuni memaparkan, data yang diperolehnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, mulai Januari sampai November tahun ini setidaknya ada 421 orang meninggal di sana.

"Ini rata-rata enam sampai tujuh orang meninggal tiap harinya," bebernya dalam konferensi pers di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).

Tingginya tingkat kematian ini menurut dia disebabkan beberapa faktor. Salah satunya kesehatan masyarakat yang belum terjamin. Buktinya, masih ada banyak kasus seperti busung lapar dan lain sebagainya.

"Ini saya belum lihat keseriusan adanya keseriusan dari tingkat Kementerian Kesehatan, utamanya bagian eksekusi program (di tingkat bawah)," terangnya.

Kondisi ini diperparah dengan pelayanan medis di RSUD Dok II Jayapura yang masih minim. Pelayanan yang minim itu diduganya karena kesejahteraan para dokter dan perawat yang belum terjamin.

"Ini rumah sakit induk tidak memberikan pelayanan terbaik. Beberapa hari yang lalu saja para petugas medis mogok karena alat-alat media dan obat-obatan tidak tersedia," ujarnya.

"Bisa juga mereka dibayarnya kurang, kesejahteraan kurang. Sehingga mereka juga memiliki pekerjaan yang lain. Sehingga pekerjaan yang utamanya terbengkalai," lanjutnya.

Padahal, anggaran dari dana otonomi khusus (Otsus), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk RSUD Dok II terbilang cukup besar.

"Dana dari Otsus saja Rp 60 miliar tahun ini. Untuk satu Rumah Sakit loh. Itu baru Dok II," terangnya.

Maka dari itu diduganya ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan bagian kesehatan. KPK pun dimintanya untuk turun tangan.

"KPK harus turun. Kalau tidak ditemukan, diduga KPK-nya yang bermasalah," pungkasnya.[wid]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA