Menteri Masuk Tim Kampanye, Mana Integritas Jokowi

Dari 150 nama tim kampanye terdapat sejumlah pejabat dari tingkat pusat seperti Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Kepala KSP Moeldoko hingga Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Pramono Anung.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha mengatakan, di saat kondisi negara yang belum stabil, khususnya kondisi ekonomi dan bencana alam yang memerlukan perhatian khusus negara, elite politik  disibukkan kerja politik semata.

“Jokowi seharusnya mampu bersikap negarawan dengan menjaga etika. Melarang menterinya untuk berkecimpung di ranah politik praktis," kata Panji dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (21/8).

Panji menegaskan, disaat kampanye nanti Indonesia bukan hanya kehilangan Presiden yang sibuk mencalonkan, tetapi negara harus ditinggalkan sebagian pejabat negara.

"Lalu siapa yang urus negara ?” tanya Panji.

Panji menambahkan, etika kenegaraan menunjukkan integritas Jokowi sebagai kepala negara, harusnya Jokowi mampu memberikan teladan untuk pemimpin-pemimpin masa mendatang setelahnya. Karena akan berdampak kepada integritas Jokowi sebagai Presiden maupun capres

"Rakyat mengkritik hal tersebut juga sangat wajar. Rakyat masih ingat dengan janji Jokowi ketika Pilpres 2014 tidak akan bagi-bagi kursi, nyatanya saat ini hampir seluruh pejabat negara sebagian besar dari parpol pendukung dan relawan,” tutup Panji. [jto]