Pilpres 2019 Ajang Adu Strategi Jokowi Dan Prabowo

Pengamat politik Jajat Nurjaman menjelaskan, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) lebih memperhatikan isu politik identitas terutama tentang agama, klaim dukungan ulama, serta isu golongan yang dianggap berpotensi memecah persatuan. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) terlihat lebih menyoroti mengenai isu ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dan kesejahteraan.

"Keduanya mempunyai nilai dampak yang sama. Di satu sisi memang benar belum lama hadir pro kontra mengenai Islam Nusantara serta klaim dukungan antara golongan serta tokoh ulama sementara di sisi lain kita juga tidak dapat mengabaikan isu ekonomi, utang negara, dan pengeloaan kekayaan negara. Keduanya merupakan topik menarik yang dapat diangkat dalam Pilpres 2019 karena mempunyai pengaruh yang sama di masyarakat," paparnya kepada wartawan, Senin (13/8).

Menurut Jajat, sebagai negara dengan keberagaman ancaman disintegrasi dapat mengancam kapan pun. Untuk itu, sebisa mungkin dalam Pilpres 2019, isu politik identitas harus di cegah. Sementara itu, kegagalan target ekonomi pemerintahan Jokowi-JK juga tidak dapat diabaikan karena selama berkuasa lima tahun ke belakang banyak janji politik Jokowi yang tidak terealiasasi. Ini juga penting karena janji politik merupakan komitmen utama dengan rakyat yang harus ditepati untuk menunjukkan kemampuan dalam memimpin.

Dia menambahkan, head to head antara Jokowi versus Prabowo kembali terulang dalam pilpres 2019 dan merupakan ajang pembuktian bagi keduanya. Sebagai incumbent, dalam hitungan kertas, Jokowi sudah mengungguli Prabowo dengan barisan koalisi gemuknya namun bagi Prabowo juga menguntungkan karena analisanya tentang berbagai permasalahan negara yang kerap dituangkan melalui kritikan kepada pemerintah terbukti benar dan banyak diamini oleh menteri kabinet.

"Saya kira rakyat juga sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihannya. Kinerja lima tahun ke belakang sudah cukup alasan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin periode selanjutnya," tutup Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). [wah]