Dituding Manfaatkan Balaikota Untuk Politik, Anies Bilang Itu Hanya Kegiatan Halalbihalal

Anies Baswedan langsung angkat bicara menanggapi isu itu. Dia mengaku, memang akan menggelar halalbihalal bersama KAHMI pada malam (Kamis, 12 Juli 2018) di Balaikota, Jakarta. Namun acara itu tidak ada sang­kut pautnya dengan politik. Dia pun tidak ingin agenda tersebut batal hanya karena isu hoaks yang beredar. Dia bahkan men­ganalogikan aksi penyebar isu hoaks ini sebagai ‘terorisme’.

"Enggaklah, tidak. Cek aja sama KAHMI, tidak ada uru­san. Saya bilang kalau mau pakai tempat ini tidak boleh ada kegiatan politik praktis. Jangan sampai kalah sama pengacau. Ini 'terorisme' main ini," ucapnya, di Jakarta, kemarin siang.

Anies menyebutkan, agenda halalbihalal dengan KAHMI di Balai Kota telah lama dijadwal­kan. Dia pun tidak mengetahui siapa yang membuat isu terse­but. Untuk diketahui, undangan deklarasi dukungan KAHMI untuk Anies beredar di aplikasi group Whatsapp. Di situ tertera bahwa deklarasi akan dilaksana­kan di Balai Agung, Balaikota Jakarta, pada Kamis malam pu­kul 19.00 hingga 22.00 itu. Pada undangan itu, tertera pula nama Presidium KAHMI Siti Zuhro dan Sekretaris Jendral KAHMI Manimbang Kahariady.

"Ini ada orang yang bikin. Ada aja orang yang waktunya longgar untuk bikin beginian. Justru itu menunjukkan betapa kita harus selalu konfirmasi kar­ena akan selalu ada seperti ini," tambahnya.

Mendengar ada kabar Balaikota akan dijadikan sebagai kegiatan politik, Ketua Fraksi PDI Perjuan­gan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, jabatan gubernur dan fasilitas yang didap­atkannya tidak boleh dimanfaatkan untuk memenuhi syahwat politik. "Jangan Abuse of Power," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Gembong mengaku, awalnya beredar undangan acara De­klarasi Dukungan KAHMI untuk Calon Presiden Anies Baswedan Kamis 12 Juli 2018 di Balai Agung, Balaikota Jakarta. Meski tak lama berselang, kemudian muncul undangan serupa dengan tema halalbihalalal.

Menurutnya, undang-undang sudah sangat jelas mengatur. Fasilitas milik negara tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Tetapi, untuk ke­pentingan warga Jakarta.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas menyebut­kan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gu­bernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang mengguna­kan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur undang-undang.

Larangan itu juga diatur dalam PP No 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 21 ayat 1 menyebutkan, dalam melak­sanakan kampanye pemilu, pejabat negara dilarang meng­gunakan fasilitas negara; me­mobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye; menggunakan dan/atau meman­faatkan dana yang bersumber dari keuangan negara.

"Walaupun sekarang belum memasuki masa kampanye tetapi Undang-undang itu tetap menjadi acuan. Jangan sampai masalah yang sama saat kedatan­gan Amien Rais di Balai Agung terulang,"  ungkapnya.

Gembong mencatat, Anies pada 25 April lalu memanfaat­kan Balai Agung sebagai kegia­tan politik. Di sana, Amien Rais berpidato. Acara itu, menurut Gembong, dibungkus kegiatan keagamaan, yakni 'Ustadzah Peduli Negeri'. Amien saat itu berpidato terkait Pilpres.

Politisi PDI Perjuangan lain­nya, Yuke Yurike mengatakan, selama setahun ini Anies minim prestasi. Penyerapan APBD menjadi tolok ukurnya. "Penyerapan masih di bawah 30 persen. Itu artinya cuma dipakai buat bayar gaji pegawai dan belanja alat kantor," katanya.

Secara kasat mata juga ke­lihatan. Sampai Juli tidak ada proyek baru. Geliat pembangu­nan di Sudirman-Thamrin hanya meneruskan program tahun lalu. Itupun, Kementerian PUPRyang menjadi komandannya.

"Sudahlah, stop berpolitik terus. Jangan ketiadaan prestasi disamarkan dengan ambisi pribadi,"  tegasnya.

Sekretaris Jenderal Maje­lis Nasional KAHMI Manim­bang Kahariady mengatakan, pihaknya konsisten menjaga komitmen dan independensinya. Dia menyatakan, KAHMI tidak berpolitik praktis mengingat organisasinya bukan parpol.

"KAHMI juga tak bisa digu­nakan sebagai alat dukungan parpol," katanya. ***