Demikian ditegaskan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bambang mengatakan hal ini terkait dengan Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lagi-lagi menyasar anggota DPR.
"Sebagai pimpinan DPR, saya tentu prihatin adanya anggota DPR RI yang kembali terkena operasi tangkap tangan KPK," kata Bambang, beberapa saat lalu (Minggu, 6/5).
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan (dapil) merupakan tugas bagi anggota DPR. Sebab, upaya itu sesuai dengan fungsi legislatif di bidang anggaran. Namun, ada larangan bagi anggota DPR, yaitu tidak boleh menerima sesuatu dari anggaran yang diperjuangkan tersebut.
Legislator Partai Golkar itu menyadari tidak mudah mendorong 560 wakil rakyat dari 10 partai politik dan beragam latar belakang kepentingan untuk kompak membangun citra dan menjaga muruah DPR. Namun, Bamsoet sebagai ketua DPR yang belum lama menjabat mengaku terus berupaya mewujudkan lembaga negara yang dipimpinnya agar menjadi parlemen modern dan terpercaya.
"Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan zaman. Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk menuju parlemen modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi era milenial," tegasnya.
Bamsoet menambahkan, dirinya dalam setiap pertemuan dengan para ketua fraksi di DPR selalu menekankan pentingnya mencegah perbuatan tercela. Menurutnya, membangun citra positif DPR tidaklah mudah.
"Mari bersama kita jaga amanah rakyat ini dengan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga, lembaga ini bisa menjadi lebih berwibawa dan bermartabat. Kita punya tugas besar mengawal demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan agar sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," demikian Bambang.
[wid]
Saat ini DPR tengah berbenah diri untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat. Karena itu anggota DPR tak boleh lagi bermain-main dengan pengusulan anggaran. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: