Demi Kedaulatan, FIR Natuna Wajib Dikuasai Indonesia

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR Natuna juga menyangkut kedaulatan negara.

"FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara," jelas Bambang kepada wartawan, Selasa (24/4).

Dia mengatakan, hingga kini wilayah perbatasan terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal yaitu keamanan dan kesejahteraan.

"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," terang Bambang.

Dia mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Hal itu membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016," kata Bambang.

"Dengan total luas lahan 16,8 hektare, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," sambungnya.

Bambang menekankan bahwa DPR sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR juga sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," paparnya.

Lebih lanjut, mantan ketua Komisi III itu menambahkan, dalam realisasi APBN 2017, DPR setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.

"Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," demikian Bambang. [ian]