Menurutnya, praktik kepentingan tersebut sangat disayangkan, mengigat pekerjaan rumah dari DPR masih belum seluruhnya terselesaikan.
"Namanya sidang, okelah collective collegial. Tetapi pimpinan sidang biasanya satu. Jadi urgensi tidak ada, kecuali bagi-bagi power saja," ujar Bivitri di Puri Imperium Office Plaza, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).
Bivitri menambahkan bagi-bagi kekuasaan memang biasa terjadi menjelang Pemilu. Menurutnya, menjelang pemilu, DPR memiliki posisi strategis, bukan hanya mengenai uang, fasilitas, tapi juga mengenai strategi dalam kebijakan dan anggaran. Termasuk memberi peringatan kepada penyelenggara pemilu dalam mengeluarkan kebijakan. Dengan berkoalisi dalam pembagian kekuasaan kebijakan pemilu nantinya lebih menguntungkan kepentingan partai politik.
Untuk itu jugalah ia sependapat dengan pihak yang mengatakan, keputusan penambahan kursi piminan DPR hanyalah untuk kepentingan pemilu.
"Tentu saja ini praktik yang mesti disayangkan, tetapi banyak terjadi," ujarnya.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.