"Tindakan itu menunjukkan pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, kepada wartawan, Jumat (26/1).
Ia mengatakan, hanya di era Presiden Joko Widodo ini ada pejabat polisi yang aktif menjadi Plt Gubernur, yang biasanya jabatan itu diisi pejabat Kemendagri atau pejabat di daerah bersangkutan.
"Harusnya Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme, bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai polisi dan bukan sebagai gubernur," ucap Sodik.
Menurut dia, Polri juga menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan tugas sehingga merasa perlu menduduki jabatan Plt Gubernur.
"Untuk daerah di mana ada Cagub berasal dari Polri maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur," terangnya.
Terakhir, Sodik menilai, pemerintah tidak percaya diri mengahadapi Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini loyal terhadap pemerintah walau harus berakibat tindakan tidak netral.
[ald]
BERITA TERKAIT: