Kebijakan dibuat Anies-Sandi selama ini tidak berdasarkan tahapan sistematis sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan Kota Jakarta.
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, kebijakan dibuat Anies-Sandi cenderung responÂsif dan tidak memiliki tahapan runtun sehingga tidak berkesiÂnambungan.
"Fraksi PDI Perjuangan mengÂingatkan, tiga gubernur sebelÂumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat teÂlah meletakkan landasan kuat untuk penataan Kota Jakarta. Yang tidak hanya jadi kota modern dan berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi menjadikan Kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di negara maju lainnya," kata Pras, sapaan akrabnya di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Gedung DPRD DKI, kemarin.
Selama lima tahun terakhir ini, dengan kepemimpinan tiga guÂbernur itu, PDIP melihat warga Jakarta sangat optimis arah pembangunan Jakarta melaju ke arah positif. Mulai dari penataan ruang, manajemen lalu lintas, ketertiban umum, pendidikan, tata kelola birokrasi lebih baik, peningkatan kualitas pelayanan publik dan distribusi keadilan sosial serta pembangunan inÂfrastruktur sangat massif.
"Hasil kerja yang sebelumÂnya sudah bagus itu sekarang berubah 180 derajat atas nama kemanusiaan dan istilah yang sering dipakai Gubernur Anies yakni keberpihakan dan keadiÂlan," ujarnya.
Ditempat sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyoroti beberapa hala dalam 100 hari kerja Anies-Sandi.
Pertama, jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat fantastis. Yakni berjumlah 73 orang dengan alokasi anggaran fantastis pula Rp 28 miliar. "Bahkan, di dalamnya dibentuk Komite Pencegahan Korupsi atau KPK KW fungsinya hampir sama dengan Inspektorat," ujar Gembong.
"TGUPP tidak lebih dari lapangan kerja bagi timses Anies-Sandi saat pilgub lalu, bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional," ungkap Gembong.
Kedua, penataan Tanah Abang yang membuat kawasan itu bukan semakin rapi, malah makin kumuh, dan kemacetan jadi parah. Niatan memuliakan pejalan kaki dengan trotoar yang steril pun gagal, karena sampai saat ini trotoar masih dikuasai PKL.
Fraksi PDIP mendesak Anies segera mengembalikan fungsijalan sebagaimana diatur Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena terÂbukti kondisi Pasar Tanah Abang pascapenataan makin kacau.
"Kami ingatkan kepada Anies jangan karena kepentingan segelintir orang, mengorbankan suara mayoritas. Kami meliÂhat keputusan Gubernur DKI menutup ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang untuk PKL telah banyak melanggar aturan hukum ada," ungkapnya.
Ketiga, pascaputusan Mahkamah Agung (MA) tentang pencabutan aturan larangan motor. Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca dibatalkanÂnya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.
"Harusnya, Anies dapat memÂbuat aturan pembatasan pengguÂnaan kendaraan," katanya.
Keempat, pembangunan ruÂmah susun sederhana milik (rusunami) dengan konsep DP nol rupiah. Kata Gembong, terlihat inkonsistensi kerja Anies-Sandi. Dulu dijanjikan akan dibangun rumah tapak dengan harga ciciÂlan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kenyataannya di lapangan, justru DP nol rupiah dibangun dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) yang tidak bisa dicicil oleh MBR.
Kemudian kalaupun bunganya ditanggung pemerintah maka itu melanggar Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun /2006 tenÂtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yakni, Pasal 54A Ayat (6) Permendagri itu memang menyebut penganggaÂran kegiatantidak boleh melamÂpaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.
"Ingat, kepala daerah tidak bisa bikin program yang pemÂbiayaannya sampai 20 tahun. Karena masa pemerintahan merÂeka, minimal lima tahun hinggal maksimal 10 tahun bila terpilih kembali," tegasnya.
Lima, program
One Kecamatan One Central for Enterpreneurship (OK OCE). Gembong menilai, program ini tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.
Selama masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apapun. Tapi, keÂmudian dia meralat pernyataanÂnya. Sandi mengatakan kalau ia dan Anies tidak pernah berjanji memberikan modal. Yang merekajanjikan adalah kemudahan akses untuk mendapatkan modal dari bank.
Sayangnya, kemudahan akses mendapatkan modal pun tidak dapat dipenuhi Anies-Sandi. Justru, pelaku UMKM diberikan kemudahan mendapatkan modal ke Bank DKI tetap dengan jamiÂnan sertifikat rumah dan bunga 13 persen.
Wagub DKI, Sandiaga Uno mengatakan, terlalu dini mengevaluai kinerja mereka hanya dengan berdasarkan 100 hari kerja saja. Tapi, untuk penilaian 100 hari kerja itu, Sandi meÂnyerahkan semuanya kepada masyarakat. "Terlalu dini lah untuk mengevaluasi. Tetapi biar masyarakat menilai," kata Sandiaga usai Apel PPSU di Cipayung, Jakarta, kemarin.
Sandi bersama Anies akan fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat Jakarta.
"Kita akan fokus di lapangan pekerjaan.
Insya Allah pendidikan tuntas dan berkualitas. Lapangan kerja kita genjot. Tiada hari tanpa penciptaan lapangan kerja," ujarnya. ***
PDI Perjuangan menilai, selama 100 hari belum melihat arah kerja yang jelas di pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 
BERITA TERKAIT: