Soal HGB Pulau Reklamasi, Pemerintah Pusat Harus Aspiratif

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Sabtu, 13 Januari 2018, 17:40 WIB

Ukuran Font

Kecil Besar

Publik mengapresiasi keberanian Gubernur DKI Anies Baswedan menunaikan janji politik memperjuangkan hak-hak kaum nelayan dengan menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

BERITA TERKAIT:

"Langkah Gubernur Anies yang meminta pencabutan HGB pulau reklamasi sudah tepat," kata Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA Maneger Nasution kepada redaksi, Sabtu (13/1).

Manager yakin masyarakat sipil mendukung langkah Gubernur Anies untuk menghentikan reklamasi atau setidaknya moratorium sampai segala sesuatunya beres.

Untuk itu dia mengingatkan pemerintah pusat mengakomodasi permintaan pencabutan sertifikat HGB pulau reklamasi tersebut.

"Pemerintah pusat sejatinya lebih arif dan aspiratif terhadap aspirasi daerah," kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan alumni PPRA 55 Lemhannas RI itu.[dem]