Atas alasan itu, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak kembali agar DPP segera melakukan klarifikasi dan menuntaskan masalah terkait soal adanya dua versi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai seperti yang beredar saat ini.
"Patut diduga adanya dua versi pedoman atau konstitusi partai itu memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dokumen oleh oknum tertentu," ujar Anggota GMPG M. Syamsul Rizal dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (12/12).
Menurutnya, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Nurdin Halid. Pasalnya, Nurdin menjadi Ketua Penyelenggara Munaslub 2016 di Bali.
"Apalagi kami juga telah mendapatkan dokumen baru yaitu surat memo Ketua Bidang Hukum DPP PG, Rudi Alfonso tertanggal 27 Juni 2016, kepada Ketua Korbid Polhukkam DPP PG, yang berisi penjelasan detail tentang dugaan pemalsuan dokumen hasil Munaslub," sambung Syamsul.
GMPG meminta agar DPP Partai Golkar segera menuntaskan masalah yang dapat berakibat fatal terhadap semua putusan partai selama ini, karena itu berarti selama ini ada ke-vacuum-an konstitusi. Tidak jelas mana AD/ART yang menjadi rujukan pengambilan keputusan selama ini.
"Apabila DPP juga tidak bisa atau tidak mau melakukan klarifikasi atas persoalan itu, maka kami akan segera melaporkan dugaan tindakan pidana pemalsuan dokumen itu ke pihak kepolisian," ancamnya.
Selain itu, GMPG mendesak agar DPP Partai Golkar segera menuntaskan kasus-kasus rangkap jabatan yang itu melanggar pasal 12 Anggaran Dasar. Termasuk salah satunya adalah Nurdin yang harus mundur atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar.
"Karena per 26 Juli 2017, Nurdin telah ditetapkan sebagai Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan," tutup Syamsul dilansir dari
KantorBeritaPemilu.com.
[rus]
BERITA TERKAIT: