Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.
Pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Program KDKMP yang dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Oleh karena itu, program ini menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.
"Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat," ujar Radian.
Dalam proses pengawasan tersebut, Ombudsman RI meninjau 10 indikator, antara lain bisnis model, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Selain itu, Ombudsman RI juga memetakan data melalui dashboard pada laman resmi rms.kdkmpindonesia.co.id untuk memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk.
Pengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), serta peninjauan lapangan terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yaitu Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, meliputi penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Ombudsman RI menyoroti dua aspek, yaitu kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspekclean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai.
Selanjutnya, Ombudsman RI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Ombudsman RI lantas mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.
"Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Radian.
BERITA TERKAIT: