Mulyanto minta Pemerintah menghindari opsi pemindahan badak untuk memanfaatkan lahan yang dikenal sebagai habitat hewan dilindungi tersebut.
Ia mengingatkan Pemerintah agar mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam kebijakan penyelamatan badak Jawa, khususnya rencana pemindahan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
"Di tengah kondisi populasi yang sangat kritis, kesalahan dalam pengambilan keputusan konservasi dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan. Karena itu, Pemerintah tidak boleh menjadikan translokasi sebagai kebijakan coba-coba yang justru mempertaruhkan kelangsungan hidup satwa langka tersebut," kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini menilai kondisi badak Jawa saat ini sangat mengkhawatirkan. Populasinya diperkirakan kurang dari 100 ekor dan seluruhnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kondisi ini membuat spesies tersebut sangat rentan terhadap bencana alam, wabah penyakit, gangguan habitat, maupun persoalan keragaman genetik.
Karena itu, upaya membangun habitat kedua memang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang, tetapi pelaksanaannya harus didahului kajian risiko ekologis yang menyeluruh.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi landasan utama. Pemindahan badak bukan sekadar urusan transportasi satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Ada persoalan kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, daya dukung habitat, adaptasi satwa, risiko penyakit, serta keberlanjutan pengelolaan. Semua harus dipastikan melalui kajian ilmiah yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita memindahkan badak dari satu ancaman ke ancaman yang lain,” tegas Mulyanto.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelamatan badak Jawa tidak boleh mengabaikan pembenahan habitat aslinya di Ujung Kulon. Pemerintah harus memperkuat perlindungan kawasan, memperbaiki kualitas habitat, mengendalikan tumbuhan invasif, meningkatkan pengawasan terhadap perburuan ilegal, serta mengembangkan sistem pemantauan populasi yang lebih andal. Habitat kedua harus menjadi penguatan konservasi, bukan alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara terhadap habitat utama.
Lebih jauh, Mulyanto meminta Pemerintah menerapkan prinsip good environmental governance melalui perencanaan yang transparan, koordinasi antarlembaga, keterlibatan para ahli dan masyarakat, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Setiap keputusan konservasi harus didasarkan pada kepentingan ekologis, bukan sekadar pertimbangan administratif, proyek pembangunan, ataupun kepentingan ekonomi tertentu. Negara harus memastikan kawasan konservasi tetap terlindungi dari tekanan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengancam keberadaan satwa langka.
“Badak Jawa merupakan warisan keanekaragaman hayati yang tidak ternilai dan menjadi tanggung jawab bangsa untuk menjaganya. Kita tidak boleh mewariskan kepada generasi mendatang sekadar cerita bahwa badak Jawa pernah hidup di negeri ini. Keberhasilan konservasi bukan diukur dari berapa ekor badak yang berhasil dipindahkan, tetapi dari seberapa jauh negara mampu menjamin spesies tersebut tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di habitat yang aman,” pungkas Mulyanto.
BERITA TERKAIT: