Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang mencapai sekitar Rp26 triliun.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, mengatakan Komisi X DPR RI telah mengalokasikan sekitar Rp26 triliun untuk mendukung pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
"Di 2027 30 persen, kemudian tahun depannya 30 persen, dua tahun kemudiannya di 40 persen. Kenapa ini bisa bertahap? Ya karena ini menyangkut anggaran yang cukup besar. Rp26 triliun saja untuk di tahun 2027 ini cukup besar," kata Adde Rosi kepada wartawan di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, pengangkatan tidak bisa dilakukan sekaligus karena membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Karena itu, prosesnya perlu dijalankan secara bertahap agar pelaksanaannya berjalan lancar.
Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik atau guru honorer. Tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran juga termasuk kelompok yang diharapkan dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Adde Rosi berharap proses pengangkatan berlangsung simultan dan lancar, tanpa menimbulkan persoalan administratif maupun menyisakan tenaga honorer yang belum terakomodasi.
Ia juga berharap pembahasan anggaran 2028 yang dilakukan pada 2027 dapat membuka ruang alokasi yang lebih besar agar semakin banyak tenaga honorer memperoleh status PPPK penuh waktu.
"Kita berharap justru nanti di tahun 2028, yang akan dibahas 2027, mudah-mudahan anggarannya bisa dilebihkan. Sehingga banyak guru-guru honorer, kesehatan, dan juga pemadam kebakaran yang bisa ikut terangkat menjadi PPPK full waktu," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: