"Urusan internal kok dibawa-bawa ke Presiden," ujar mantan Wasekjen DPP Partai Golkar ini kepada redaksi, Jumat (1/12).
Menurutnya, bahwa Ketua DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta izin atau restu kepada Presiden sebagai atasannya, itu memang harus dan wajib.
Jelas Lalu Mara, yang tidak etis adalah menarik atau membawa-bawa Presiden, mengingat Jokowi adalah kader PDIP.
"Kesannya ingin merebut Pak Jokowi dari PDIP. Semestinya kita malu juga sama PDIP. Jangan sampai kita disebut pelakor alias perebut laki orang," ungkapnya.
Harusnya, lanjut Lalu Mara, segenap pengurus menghormarti keputusan Rapat Pleno Partai Golkar yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan dengan Dewan Pembina DPP Partai Golkar.
"Munaslub memang diatur dalam AD/ART. Ikutin saja tata caranya. Tapi tidak dengan menarik Presiden dan Wapres masuk untuk menyelesaikan masalah internal. Karena mekanisme penyelesaian masalah kan sudah diatur dalam AD/ART," imbuhnya.
Lalu Mara menambahkan, sebenarnya apa pun keputusan praperadilan Setya Novanto, kalau 2/3 DPD I meminta Munaslub, Munaslub pasti terlaksana.
"Pak Novanto menang pun, kalau 2/3 DPD I meminta secara resmi, maka DPP wajib melaksanakan Munaslub," pungkasnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: