Penolakan ini disampaikan Jubir Wapres Husain Abdullah di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Sehari sebelumnya, di Istana, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar JK menjadi ketua timses Jokowi di Pilpres nanti.
Husain bilang, ada beberapa alasan kenapa JK menolak tawaran Menteri Tjahjo. Pertama, tidak elok jika Wapres terlibat terlalu jauh dalam urusan kampanye. Apalagi menjabat sebagai ketua tim. Alasan lain, JK ingin mensukseskan pemerintahan hingga akhir periode yaitu di 2019, sehingga tidak mungkin menjabat ketua timses.
Apalagi, menurut dia, menjelang pilpres intensitas kegiatan politik akan semakin tinggi. Presiden Jokowi pun akan lebih sibuk mengurusi kegiatan kampanye. "Pada kondisi tersebut, sebagai Wakil Presiden, tentu harus in-charge (siap) bertugas untuk tetap membantu menyukseskan pemerintahan," kata pria yang akrab disapa Uceng ini.
Husain menambahkan, jika JK masuk dalam timses Jokowi, akan menimbulkan sentimen negatif di masyarakat. Karena kedua pemimpin pemerintahan sibuk berkampanye. "Jadi penegasannya, menurut saya, tidak mungkin. Karena Pak JK harus tetap mem-
back up (membantu) tugas-tugas dari Pak Jokowi sampai akhir masa pemerintahannya, malah kalau Bapak masuk di situ (Timses) tidak mengenakkan bagi Pak Jokowi di mata publik," ungkapnya.
Meski demikian, Husein menilai usulan Tjahjo merupakan bentuk penghormatan terhadap JK. "Ini yang harus dipahami oleh Pak Tjahjo dalam konteks itu, dan Pak JK kan negarawan, jadi saya kira antara bapak (JK) dan Jokowi pasti ingin melihat pemerintahan ini sukses," tuntasnya.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, penolakan yang disampaikan JK itu sangat wajar. Di usia yang sudah sepuh dan karier politiknya yang sudah mentok, sangat wajar JK ingin mengakhiri karier politiknya dengan baik dan mulus. Menurutnya, tak ada agenda politik yang disembunyikan apalagi rekayasa dalam penolakan tersebut. "Ujung karir politik JK sampai di sini. Sulit sekali menggambarkan JK ingin mengisi karir politik lain," kata Asep, saat dikontak
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Bukan karena Pak JK punya capres lain? Asep menilai di Pilpres 2019 nanti pun JK tak akan banyak ikut-ikutan. Posisi JK nanti tidak akan seperti Prabowo Subianto, SBY atau Megawati Soekarnoputri. Prabowo akan sangat mungkin kembali maju di pilpres. Selain karena ada peluang dukungan dari partai dan tokoh-tokoh pun ada. SBY juga begitu. Meski tak akan maju, tapi SBY masih punya kepentingan untuk memajukan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi orang penting, atau pimpinan partai. Menurut Asep, posisi JK nantinya akan pandita. Pensiun. Apalagi melihat kiprah JK sekarang yang seperti kurang terobosan. Datar dan hanya mengalir begitu saja. pertanda tidak ada ambisi.
Asep menilai, dalam itung-itungan politik pun akan lebih baik JK menempatkan diri pada posisi netral. Sebagai guru bangsa seperti posisi BJ Habibie yang bisa diterima oleh banyak pihak dan kalangan. Jika JK mendukung atau meng-endorse capres lain, besar kemungkinan akan membuat hubungan JK dengan Jokowi memburuk. "Tentu ini akan membuat ujung karir Pak JK berakhir buruk," tuntasnya.
Analisa berbeda disampaikan pengamat komunikasi politik dari UIN Jakarta Prof Andi Faisal. Menurut dia, JK adalah seorang politikus kawakan. Apa yang disampaikannya adalah bagian dari komunikasi politik. Dia memprediksi, JK memang tak maju di Pilpres, tapi posisi JK akan menjadi seorang king maker. Sangat besar kemungkinan JK akan mendukung capres lain. Ke mana arah politik JK di Pilpres nanti? Kata dia, sangat mungkin merapat ke mana pun. Pasalnya, JK adalah tokoh yang bisa merangkul banyak pihak. Bisa masih mendukung Jokowi, atau berbalik mendukung Prabowo atau ke yang lain. ***
BERITA TERKAIT: