Menyongsong Pilpres 2019: Adakah Yang Mau Melawan Jokowi?

Aroma pilpres bahkan menyengat saat pilkada paling panas dalam sejarah bangsa terjadi yakni pilkada DKI, bahkan sampai dijuluki pilkada rasa pilpres. Beberapa pendapat menyebut kekalahan Ahok adalah pertanda buruk bagi kelanggengan kekuasaan Jokowi, namun sesunguhnya peta politik nyata yang tergambar melalui survei tidak begitu.

Kajian atas berbagai survei yang telah dirilis, juga analisis media atas berbagai pendapat dan pemberitaan mengenai kekuatan politik jelang pilpres menunjukkan Jokowi masih unggul dan belum punya lawan.

Memang terjadi polarisasi tajam di media sosial antara yang pro Jokowi dan bukan. Namun kubu Jokowi jauh lebih kreatif, punya bahan kampanye bagus dan punya teknik kampanye yang lumayan mengena. Sementara lawannya sibuk masing-masing dan mudah dipancing. Pada kasus tertentu justru sesama oposisi saling banting.

Tulisan ringan ini mau mengatakan begini: jika tidak ada sesuatu yang amat sangat spektakuler, Jokowi sebagai petahana, berpasangan dengan siapapun masih akan menang. Hal ini didasari tiga alasan: Pertama, kubu penantang tidak terkonsolidasi dengan baik. Bahwa dikatakan koalisi merah putih yang kini dimotori Partai Gerindra dan PKS masih utuh namun sesungguhnya tampak rapuh. Oposisi politik ini benar-benar tinggal berdua, sementara partai lain tampaknya realistis dan oportunis, ikut kemana angin menghembus.

Kedua: program-program pembangunan pemerintah terus digemborkan dengan baik. Kubu Jokowi tampak memerhatikan betul aspek kampanye tanpa jeda. Kira-kira kalau memakai bahasa sindir bisa dibilang, tiada hari tanpa pencitraan. Kini bahkan kampanye langsung melalui video baik yang sudah diedit maupun yang seolah alamiah, banyak ditonton publik. Jokowi makin mahir mengkampanyekan kegiatannya secara langsung kepada publik. Dia bahkan jadi trend setter, jaket yang dibelinya jadi trend begitu juga sepatu dan lain-lain.

Ketiga, belum muncul tokoh kuat yang bisa menyaingi Jokowi dalam banyak aspek. Tokoh tokoh yang muncul menjadi benar benar sektoral, Jokowi tampannya berhasil mengunci pintu persaingan sehingga tidak ada tokoh baru yang bisa masuk ke medan laga. Seorang jenderal yang begitu dikenal bisa tenggelam begitu saja saat purnawirawan, hilang dari peredaran. Nyaris tak ada tokoh baru yang muncul dan ditempatkan sebagai tokoh oposisi, stok lawan masih itu-itu saja.

Publik Puas, Petahana Dimaui Lagi

Pada banyak pemilihan umum kepala pemerintahan, para kandidat petahana sering dinilai melalui dua hal utama yaitu apakah publik puas atas kepemimpinannya dan apakah publik menginginkan kembali dipimpin atau tidak. Jika publik puas dan mau dipimpin kembali maka modal utama untuk menang di medan laga berikut sudah di tangan.

Dalam beberapa survei nasional yang dirilis ke media tampak benar rakyat puas atas kinerja Jokowi. Ini tidak lepas dari faktor kampanye tanpa henti dan respon cepat atas berbagai isu negatif yang menimpanya. Saat yang sama kerja nyata di lapangan berhasil disebarluaskan kepada publik baik dengan keberhadiran Jokowi di lapangan atau melalui testimoni para penikmat hasil kerja itu. Kepuasan publik yang tinggi atas Jokowi telah berhasil memunculkan keinginan untuk dipimpin kembali. Sederhananya publik mau Jokowi jadi presiden lagi.

Survei Indobarometer yang dirilis Bulan Maret 2017, responden yang menginginkan kembali Jokowi menjadi presiden sebesar 57,8 persen sementara sebanyak 26,7 persen tidak menginginkan kembali. Sementara data yang dirilis SMRC (survei Mei 2017) saat dilakukan simulasi dua capres, elektabilitas Jokowi sebesar 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen, yang tidak menjawab 9,1 persen. Data ini menunjukan Jokowi punya modal menang yang tak terbantah.

Peluang Penantang

Penantang utama Jokowi sudah pasti kubu lama yang kalah. Bisa saja kubu ini menurunkan figur lamanya untuk serta dalam kontestasi atau mencari figur lain. Di lapangan kita menyaksikan hampir pada semua produk media luar ruang yang dikeluarkan Partai Gerindra selalu menyertakan photo ketua umumnya, ini tentu sinyal pasti bahwa Prabowo Subianto akan turun laga lagi. Beberapa ketua partai lain juga memasang photonya di produk-produk kampanye partainya namun tidak sesistematis dan semassif Prabowo.

Namun demikian tingginya kepuasan publik atas kinerja petahana dibarengi dengan tingginya elektabilitas dia, akan membuat penantang, termasuk Prabowo Subianto berpikir keras. Apakah strategi head to head sebagaimana sudah diuji melalui riset opini publik beberapa lembaga survei akan diterima dengan risiko jadi pecundang atau disusun strategi lain dengan misalnya membuat peserta pilpres lebih banyak. Itulah mengapa pembahasan mengenai presidential threshold  menjadi begitu tajam dan antagonistik.

Bagi kubu Prabowo, dibuka atau ditutupnya keran peserta pilpres sama-sama punya risiko. Jika keran ditutup dengan penetapan presidential threshold 20 persen maka kemungkinan head to head akan terjadi, tentu dengan risiko tumbang. Sementara ketika keran dibuka dengan presidential threshold nol persen maka akan muncul banyak calon atau setidaknya beberapa calon yang membawa risiko suara pendukung pecah, ujungnya juga kalah.

Penulis berpendapat, yang ideal sesungguhnya tak perlu ada presidential threshold. Tidak ada dasar hukumnya, ini karena pileg dan pilpres sudah dilaksanakan bersamaan. Pembatasan penggunaan hak memilih dan dipilih justru berpotensi melanggar undang-undang. Dengan tidak ada pembatasan atau presidential threshold nol persen maka seharusnya pilpres akan semarak. Para tokoh partai akan menghitung kadar kekuatannya. Bisa jadi akan ada tokoh yang terjun berlaga sebagai debutan, sebagai pemain baru yang tampil, menang syukur kalah tak menangis darah. Bisa juga ada partai yang memang mengincar masa pilpres berikutnya dengan memasang calon sehingga pilpres sekarang hanya menjadi  step-stone alias batu loncatan untuk pilpres berikutnya.

Dengan tidak dibatasi persyaratan pencalon presiden maka peluang negosiasi politik akan terjadi. Partai menjadi punya daya tawar yang tinggi. Bakal capres menjadi banyak dan polarisasi akan muncul berdasarkan pengelompokan ideologi dan kepenting masing-masing. Pada sisi ini maka peluang penantang menjadi terbuka, pilpres mungkin saja berlangsung dua putaran seperti pernah terjadi sebelumnya, yang dikhawatirkan dari kenyataan demikian adalah munculnya perang isu khususnya isu SARA, ini karena proses pengerucutan akan membawa konsekuensi tempur habis-habisan, biasanya segala cara dipakai, dan dampaknya adalah polarisasi tajam berdasar perbedaan SARA.

Pada tingkat ini, jangankan Prabowo, Jokowi saja bisa terancam. Karena bukan tidak mungkin tiba-tiba seorang tokoh agama terkenal muncul menjadi capres atau artis gaek kawakan muncul sebagai cawapres. Jokowi dan Prabowo sesungguhnya bukan tokoh yang dianggap mewakili kubu Islam bahkan ketika Prabowo dipasangkan menjadi cawapres Megawati di pilpres sebelum kemaren, warna nasionalis begitu kental. Artinya peluang mengusung tokoh Islam amat terbuka jika semua partai bisa mengusung capres.

Namun apapun hasil akhir soal presidential threshold itu, peluang penantang sesungguhnya kecil kecuali dibesarkan sendiri. Membesarkannya adalah dengan deklarasi diri jauh hari dan bergerak setiap hari menjadi tokoh sentral oposisi.

Apakah Petahana Bisa Dikalahkan?

Ribuan pemilihan kepala daerah sudah dilakukan. Fakta menunjukan petahana bisa kalah, bisa juga menang. Tidak ada jaminan petahana menang, bahkan dalam pilkada serentak yang lalu, dua petahana kuat ditumbangkan secara menyakitkan. Di DKI Jakarta, Ahok kalah. Di Banten, Rano Karno tumbang. Petahana yang kuat, ini biasanya ditunjukan dengan kinerja bukan dengan pencitraan, biasanya bertahan. Pada Pilkada Sumsel 2013, petahana Alex Noerdin menang. Juga di Pilkada Kepulauan Riau, petahana Alm. HM. Sani menumbangkan penantang kuat dan dipandang hebat oleh publik yaitu Soeryo Respationo.

Apakah Jokowi sebagai petahana dengan modal elektabilitas di atas 50 persen dan dukungan untuk memimpin kembali juga di atas 50 persen bisa dikalahkan? Pertanyaan unik ini secara terori mudah dijawab: Belanda masih jauh, waktu masih panjang, apapun bisa terjadi. Politik tidak selalu pasti, rasa suka itu naik turun demikian juga dukungan tidak pernah benar-benar militan.

Jokowi dan timnya harus belajar pada kekalahan para petahana dominan yang harus menelan ludah karena kalah akibat ulah. Tidak ada yang menyangka Alm. HM. Sani di Provinsi Kepri bisa mengalahkan Soeryo Respationo yang dominan. Dominasi dalam kampanye juga hasil survei serta dugaan dana yang tak terbatas. Begitu juga kekalahan Rano Karno di Banten, padahal survei selalu menang, di media dominan, popularitas mentok dan seterusnya. Atau belajar pada kekalahan Ahok di Jakarta padahal dukungan amat luar biasa dan selalu unggul dalam survei di awal masa pra kampanye.

Setidaknya ada beberapa catatan penyebab kekalahan para petahana yang dapat diurai satu persatu.

Pertama, terlalu yakin menang, angkuh, tipis telinga dan gagal mengantisipasi gerakan lawan.

Kondisi ini terjadi dimana ada jarak antara kandidat, pemegang kebijakan pemenangan dan kenyataan di lapangan. Laporan ABS alias asal bapak senang dan setumpuk berkas rapi yang dipersiapkan untuk rapat jauh lebih dominan daripada kerja teknis pemenangan di TPS. Kantor-kantor dan posko pemenangan ramai apalagi jika ada kandidat sementara pusat pertempuran di lapis bawah justru kosong melompong.

Kedua, terlalu menonjolkan aspek keberhasilan dan amat kentara menutupi kelemahan.

Tidak pernah ada pembangunan yang sempurna, selalu saja ada kelemahan dalam pelaksanaanya. Jarak lebar antara kampanye dengan kenyataan hanya akan membuat pemilih jadi eneg dan melakukan gerakan penolakan. Para petahana seringkali mengkampanyekan berhasil membangun sesuatu, menurunkan harga dan sebagainya padahal kenyataan di lapangan secara umum justru sebaliknya. Mengekspos satu kasus berhasil ditengah empat kasus kurang berhasil dan lima kasus gagal hanya akan membuat petahana dibilang pembohong.

Ketiga, menyinggung harga diri pemilih, melukai hati pemilih, melanggar privasi pemilih.

Ini adalah pelajaran penting betapa pemilih adalah manusia dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Pemilih adalah manusia dan punya hati. Karenanya mereka bisa main hati. Melukai dan menyakiti hati mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan hanya akan membuat mereka patah hati. Jika sudah begitu, hati-hati, petahana tidak akan dikasih hati, mereka mau petahana diganti.

Keempat, tim terlalu besar dan tak terkontrol karena terlalu banyak komandan.

Dalam dunia pemenangan pemilu ada adagium, tim kecil yang terorganisir dengan baik bisa mengalahkan tim besar yang amburadul. Ini tentu masuk akal secara manajemen. Bagaimana mungkin bisa terkontrol suatu misi pemenangan jika sesama tim saling sikut, saling sikat. Semakin besar suatu tim pemenangan justru semakin menyulitkan kontrol dan mengendalikan keadaan. Lebih kacau lagi jika semua tokoh dan orang berpengaruh merasa menjadi atasan. Semua adalah komandan. Keadaan kacau balau begitu akan membuat petahana tumbang akibat ulah timnya sendiri.

Penutup

Pilpres masih dua tahun lagi, pemanasan jelang pilres akan dilakukan saat pilkada serentak 2018 tahun depan. Para calon penantang Jokowi sudah seharusnya bisa memanfaatkan momentum pilkada serentak dan waktu tersisa untuk bergerak melakukan sosialisasi, tanpa harus malu-malu kepada publik. Ekspos diri sedini mungkin akan membuat pemilih mempunyai variasi pilihan. Tentu penting untuk memerhatikan aspek isu yang diusung dan realisasinya. Jangan pernah mengulangi kampanye pra-pilpres yang lalu dimana ada bakal calon yang gencar memasang billboard di seluruh kota kecamatan di Nusantara tetapi isu yang diangkat amat segmented dan berbau janji. Saat ditagih realisasi, jauh panggang dari api, ujungnya dibenci.

Organisasi kampanye paling lengkap dan amat kuat adalah pemerintah. Kepala pemerintah yang hebat adalah yang melakukan kampanye untuk pemilihan berikutnya sejak hari pertama dilantik. Undang-undang dan peraturan memang memberi kesempatan pada orang baik untuk mengepalai negara dan pemerintahan sampai dua periode.

Pada negara-negara yang menganut demokrasi dan membatasi masa kekuasaan maksimal dua kali, para petahana rata-rata duduk dua periode. Tengoklah misalnya Clinton, Bush, Obama atau SBY di sini. Apakah Jokowi akan ikut jejak SBY? Kita tunggu saja.

Veri Muhlis Arifuzzaman
Praktisi Pemenangan Pemilu

*artikel opini ini sudah terbit di edisi pertama Red Magazine On Light