Garda NKRI Komit Kawal Pemerintah Tangkal Radikalisme

Dalam pertemuan tersebut, Garda NKRI menyampaikan beberapa poin rekomendasi hasil Jambore Nasional Mahasiswa yang diinisiasi Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) di Cipayung Bogor Jawa Barat, baru-baru ini.

Salah satunya rekomendasi itu adalah mendukung upaya pemerintah menjaga ideologi Pancasila, kebhinnekaan dan mendukung pemberantasan paham radikalisme di negara kesatuan Republik Indonesia.

"Empat poin ini menjadi isu penting yang sudah disepakati bersama di Jambore Nasional Garda NKRI di Cipayung Bogor. Salah satunya adalah pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila di tengah kondisi bangsa yang belakangan ini masih saja berkutat pada isu perbedaan maupun keberagaman," ujar salah satu inisiator Garda NKRI, Haris Pertama.

Selain Haris, korwil Garda NKRI lainnya juga ikut menghadiri saat bertemu langsung dengan KSP. Mereka adalah perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia Fino Mongkau (Sulawesi), Firman Firdhousi (Jawa tengah dan Yogyakarta), Ach. Mawardi Azkiya (Jawa Timur / Ketua panitia Jambore), Abdussalam Hehanusa (Maluku), Aris Nurhuda (Kalimantan Timur), Joko Apriyanto, Michael Djamal, Kosim Rahman, Robby Darwis, Husnan Muhammad, Muzamil dan Ade Adriansyah Utama.

Terlepas dari itu, Garda NKRI mengapresiasi sikap pemerintah yang sudah menerbitkan Perppu ormas untuk membubarkan ormas anti Pancasila. Haris bilang, para mahasiswa siap menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan dalam pencegahan paham radikalisme dan anti Pancasila terutama yang masuk kampus.

"Tujuannya jangan sampai paham itu menular pada para mahasiswa. Yang sudah dibubarkan akan kita rangkul dan lakukan pembinaan agar tidak berkhianat pada Pancasila dan NKRI itu sendiri," jelasnya.

Dia juga mengusulkan agar tempat pendidikan seperti Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta bisa membekali para mahasiswanya dengan berbagai kegiatan seperti bela negara dan wawasan kebangsaan.

"Kita berharap bersama agar Indonesia bisa bebas dari paham radikalisme dan selalu menjaga serta merawat nilai kebhinnekaan. Kami menolak aliran maupun kelompok atau ormas yang merongrong NKRI dan pemerintahan yang sah," jelasnya.

Haris menambahkan dalam waktu dekat Garda NKRI akan mendeklarasikan di 22 Provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Deputi IV Eko Sulistyo mengapresiasi pembentukan Garda NKRI ini. Dia berharap ke depan bisa menjadi barisan terdepan untuk melawan setiap bentuk radikalisme di negara Indonesia. [sam]