Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan sidang mengatakan bahwa setelah sempat ditunda berjam-jam, akhirnya lobi antar fraksi menyepakati beberapa poin.
"Pertama menyepakati 573 pasal RUU yang dibahas di luar lima isu krusial," jelasnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).
Kedua, dari sebelumnya lima paket, dikerucutkan menjadi dua pilihan paket, yakni paket A dan B. Paket A yakni Presidential Threshold 20/25 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konversi suara sainte lague murni.
Sedangkan paket B adalah Presidential Threshold 0 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konversi suara kuota hare.
"Yang ketiga, lobi menyepakati waktu pengambilan keputusan dua opsi, diputuskan malam ini atau ditunda Senin," lanjut Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mempersilahkan wakil dari setiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Dari 10 fraksi, ada 6 fraksi pendukung pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, PPP, dan PKB memilih agar pengambilan keputusan dilakukan pada malam ini.
Empat fraksi lainnya, Fraksi Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN setuju pengambilan keputusan dilakukan malam ini, dengan catatan bahwa khusus untuk presidential threshold dilakukan pengambilan keputusan pada Senin pekan depan.
Fadli Zon nampaknya tak puas dengan pandangan fraksi tersebut, dia kemudian meminta petugas menghitung jumlah tiap anggota fraksi untuk melihat yang manakah yang lebih banyak.
"Baik, setelah dihitung, jumlah anggota 6 fraksi yang setuju pengambilan keputusan diambil malam ini berjumlah 322 orang, dan yang setuju pengambilan keputusan diambil hari Senin ada 217 orang. Maka dengan demikian yang lebih banyak adalah yang mengambil keputusan malam ini. Apakah disetujui pengambilan keputusan dilakukan malam ini?" tanya Fadli Zon yang disambut setuju para anggota DPR RI yang hadir.
[san]
Rapat Paripurna DPR RI ke-32 dengan agenda pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang sempat diskors kembali dilanjutkan pada pukul 22.30 WIB. 
