Novanto Bahas RUU Pemilu di Acara Open House

Nampak sejumlah menteri, anggota DPR dan politisi menghadiri acara open house yang telah dilakukan Novanto setiap tahunnya ini.

Mulai dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Untuk kalangan anggota DPR dan partai, nampak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Lalu, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, Ketua Badan Anggaran Aziz Syamsuddin, anggota pansus RUU Pemilu Rambe Kamarulzaman, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita hingga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Disela acara open house, Novanto menjelaskan hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah memberikan arti dan makna yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, setelah lebaran ini diharapkan Rancangan UU Pemilu bisa menemui titik temu. Sebab menurut Novanto, hingga saat ini baik pemerintah maupun DPR belum mendapat kata sepakat mengenai ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold.

"Kita harapkan semuanya bisa selesai secara musyawarah dan tentu kita harapkan partai-partai semuanya bisa bersama sesuai keinginan partai-partai dan juga keinginan pemerintah sehingga kita tidak berlarut-larut, karena ini yang ditunggu masyarakat," ungkap Novanto.

Lebih lanjut, Novanto menjelaskan acara silaturahmi juga dimanfaatkan dalam melancarkan loby politik untuk mencapai titik temu terkait ambang batas pencalonan presiden yang masih belum disepakati. Sebab sejauh ini Golkar masih bersikeras memperjuangkan presidential thresshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Meski demikian, dirinya tetap menyerahkan persentase ambang batas pencalonan presiden kepada kader Golkar yang duduk Pansus RUU Pilkada.

"Mari kita bersama untuk menunjukkan kepada masyarakat semuanya bisa kita lakukan dengan musyawarah yang terbaik. Saya sebagai ketua DPR mengharapkan masalah ini bisa selesai dengan secepatnya," demikian Novanto. [sam]