Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menekankan, sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, lembaga anti rasuah yang kini dipimpin Agus Rahardjo terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak.
Diawali dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu.
"Sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK dimotori partai pendukung pemerintah, pendukung Presiden, kan beda dengan komitmen Presiden sendiri," tegas Andre saat dihubungi, Kamis (15/6).
Komitmen presiden dimaksudnya meningkatkan dan menambah penyidik KPK seperti dijanjikan saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Jokowi juga pernah berjanji akan menambah anggaran KPK.
Namun janji tinggal janji, karena hingga kini belum jua terealisasi. Yang ada, partai pendukung Jokowi justru terkesan ramai-ramai melemahkan KPK.
"Tidak bisa sekedar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen. Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti, dilemahkan," urai Andre.
Andre mengingatkan, keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah menurunnya tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung dan Polri.
"Ini sudah tiga tahun jalan pemerintahan Jokowi. Jangan hanya diam, jangan lagi berlindung dibalik kata intervensi politik, ini soal harapan rakyat bahkan KPK harus tetap ada dan diperkuat," ucapnya.
Ia pun membandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Setgab, SBY ketika itu berkoordinasi dengan partai pendukung pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan.
"Dulu jaman SBY ada Setgab, masa sekarang Presiden Jokowi enggak bisa manggil partai pendukungnya. Kalau tidak sejalan kan bisa dijewer," kata dia.
Amanah yang diberikan rakyat Indonesia melalui Pilpres 2014, selayaknya dijalankan dengan baik. Jokowi tidak seyogyanya ragu menindak partai pendukungnya jika berseberangan.
"Kecuali memang secara diam-diam Presiden Jokowi menyetujui pelemahan KPK. Diamnya Jokowi ini bisa diartikan dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," cetus Andre.
[wid]
Presiden Jokowi sebaiknya mengambil posisi dan bersikap tegas terhadap pro kontra pembentukan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
.jpg)
