Kampanye Saya Pancasila, Jokowi Bisa-Bisa Jadi Diktator

"Pemimpin yang bilang 'Saya Pancasila,' akan mudah jadi diktator, merasa diri selalu benar. Hal ini ingatkan kita Raja Perancis Luis XIV yang terkenal dengan ucapannya 'le'etat c'est moi, saya adalah negara'. Dan ia menjadi diktator, anggap dirinya adalah Prancis," jelas Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo.  

Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam Kajian Ramadhan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tadi malam (Minggu, 11/6). Hadir juga Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rektor UAD Dr. Kasiyarno, dan Ketua ICMI DIY Herry Zudianto.

Apalagi, dia menambahkan, dengan mengatakan "saya Indonesia, saya pancasila," itu artinya perbuatan yang belum tentu sesuai dengan Pancasila dianggap pancasilais.

Contoh, pencabutan subsidi terhadap rakyat tidaklah Pancasilais. Karena subsidi bentuk upaya negara yang berkeadilan sosial.
Pemungutan pajak ugal-ugalan juga tidak Pancasilais karena sangat memberatkan rakyat, penggusuran rakyat miskin semena-mena tidak Pancasilais karena menyengsarakan rakyat.

"Menuduh intolerans karena rakyat taat pada agamanya juga tidak pancasilais karena itu justru amanah Pancasila dan UUD45. Menuduh makar karena demo dengan jutaan rakyat itu jelas tidak pancasilais karena demo bagian dari HAM. Menuduh persekusi padahal ingin bawa penista agama ke polisi karena laporannya tidak ditundaklanjuti dan sebagainya. Dimana perilaku Pancasilais hingga berani sebut dirinya "Saya Pancasila?" katanya mempertanyakan.

Lebih lanjut Anton yang juga Ketua Komisi Hukum MUI Pusat tersebut menjelaskan Pancasila 18 Agustus 1945 itu kompromi kelompok mayoritas Islam. Tapi kenapa kini seolah Pancasila cuma jadi milik kaum yang merasa diri nasionalis. Bahkan Pancasila digunakan alat pembenaran untuk menggebuk kaum agamis yang membidani lahirnya Pancasila.

"Pancasila makin terdegradasi rejim ini, yang tak sepaham dgn dirinya dianggap tidak Pancasilais, dianggap tidak toleran, dianggap tidak bhinneka. Ini benar-benar perusakan nilai ruh Pancasila," ucapnya.

Perwira petinggi Polri dengan pangkat terakhir Brigjen ini meminta Muhammadiyah jadi pelopor mendorong rezim Jokowi berupaya sungguh-sungguh menangani masalah ini sebelum membesar. Memahami sejarah agar tak mudah diatur kelompok tertentu untuk ciptakan sejarah baru terkait Pancasila seperti penetapan 1Juni jadi Hari Lahir Pancadila dan hari libur nasional.

"Apakah itu tepat?" ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintahan Jokowi harus mendifinisikan SARA, intoleransi, makar, bhinneka, persekusi sesuai UUD dan merujuk para pendiri bangsa agar tidak gaduh seperti sekarang.

"Pancasila bukan Soekarno, Pancasila bukan golongan, Pancasila itu ideologi negara yang harus dijaga kelurusan sejarahnya, dikawal penerapannya di kehidupan individu. Soal berbangsa dan bernegara dengan sila ke1 Ketuhanan Yang Maha Esa berarti segala perikehidupan kita harus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa taat dan patuh pada ajaran agamanya. Bukan bangsa sekuler liberal yang abaikan agama," tandasnya. [zul]