"Situasi ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial," kata Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Jurubicara Partai Demokrat, Dede Yusuf, Sabtu (13/5).
Eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak bertalian erat dengan kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan.
Menurut Dede Yusuf, kondisi itu amat tidak. Ia berharap pemerintah melakukan langkah proaktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog.
"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, sudah tepat bilamana pemerintah mengintensifkan dialog kedua pihak masyarakat yang berseberangan," saran ketua Komisi IX DPR ini.
Jelas mantan wakil gubernur Jawa Barat ini, jangan sampai tindakan represif kepada masyarakat dijadikan sebagai langkah prioritas.
Baca:
Jubir Demokrat: Ada Kekhawatiran Memanasnya Politik Ibukota Berimbas Ke DaerahDede Yusuf yakin dialog adalah solusi terbaik. "Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi," lanjutnya.
Indonesia punya pengalaman masa lalu yang cukup gemilang dalam menyelesaikan konflik komunal horizontal di beberapa daerah. Kerukunan masyarakat yang sempat terkoyak bisa dipulihkan berkat adanya pemerintahan yang mampu mempersatukan perbedaan.
"Disinilah peran kepemimpinan nasional sangat dibutuhkan. Sehingga kelompok nasionalis dan santri saling dirangkul satu sama lainnya," sebut Dede Yusuf.
Terakhir, ia berharap semoga pengalaman masa lalu itu bisa dijadikan referensi untuk menjaga kondusivitas kerukunan sosial.
"Karena tantangan global ke depan semakin berat, jangan sampai energi bangsa terkuras oleh dinamika politik dan hukum semata. Persatuan bangsa serta kerukunan masyarakat tetap yang utama," demikian Dede Yusuf.
[rus]
BERITA TERKAIT: