"Harusnya pemerintah mengevaluasi BUMN yang telah merugi bukan malah membebani rakyat dengan kenaikan TDL," kata Presiden GEPRINDO Bastian P. Simanjuntak, Rabu (3/5).
Kenaikan TDL yang pastinya akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok lain akan sangat terasa bagi rakyat. Regulasi ini, jelas Bastian, yang harus diantisipasi pemerintah, jangan asal saja menaikan TDL tanpa melakukan kajian mendalam.
Pada kuartal-I 2017 PT PLN mengakui bahwa penjualan listrik mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan lesunya perekonomian.
"Artinya pemerintah harus fokus pada pembenahan ekonomi nasional bukan malah membebani rakyat," terang Bastian.
Jelas dia, regulasi pencabutan subsidi golongan 900 va yang mencapai 82 persen pengguna PLN banyak tidak disadari masyarakat. Regulasi ini berarti rakyat yang selama ini disubsidi tidak lagi mendapat subsidi. Regulasi ini bisa berbahaya bila pemerintah tidak memiliki data akurat, mana golongan 900 va yang harus disubsidi atau tidak.
Ditambahkannya, kenaikan TDL 30 persen sejak periode Januari harus pula dibarengi dengan kinerja yang baik. Lesunya penjualan listrik pada kuartal-I 2017 menjadi peringatan rendahnya kinerja PLN walaupun argumen yang dibangun pemerintah karena ekonomi yang sedang lesu.
"Kita juga mempertanyakan urgensi penjualan aset PLN kepada swasta, apakah ini solusi atau cara lama yang pernah dilakukan Megawati (mantan Presiden) terhadap BUMN kita. GEPRINDO ingatkan pemerintah bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, jangan sampai yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ini dikuasai asing," imbuhnya.
"Pemerintah harus dapat mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia atas kenaikan TDL. Tarif naik namun pelayanan menurun, inikan tidak fair bahkan bukan cerminan BUMN yang sehat. Beberapa daerah di Indonesia pemadaman masih sering terjadi, hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat sehingga kenaikan TDL harus pula dibarengi kualitas pelayanan," demikian Bastian menambahkan.
[rus]
. Menaiknya tarif dasar listrik (TDL) naik Ramadhan dan Idul Fitri merupakan kebijakan yang tidak bijak. Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-rakyat. 
BERITA TERKAIT: