Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Ketua Komisi VIII: Perlu Pendekatan Komprehensif Untuk Atasi Persoalan Anak

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 26 April 2017, 22:26 WIB
Ketua Komisi VIII: Perlu Pendekatan Komprehensif Untuk Atasi Persoalan Anak
Ali Taher Parasong
rmol news logo Dalam membangun negara, prinsip keadilan harus dijalankan dengan baik. Banyak persoalan sosial yang terjadi pada anak akibat kebijakan ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan yang belum berpihak kepada anak tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong, saat berbicara dalam Sesi Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA) di Goodway Hotel, Batam, (Rabu, 26/4).

"Dalam konteks politik, mari kita bangun komunikasi yang baik dalam melihat secara komprehensif persoalan anak tersebut. Sehingga persoalan anak bisa diselesaikan dengan baik dengan optimalisasi peran kementrian dan lembaga serta  masyarakat," ungkap tokoh Muhammadiyah ini.

Sebagai alumni Panti Asuhan, politikus PAN ini mengaku sedih kalau pelayanan sosial di LKSA  tidak optimal. Bahkan dia mendorong Kemensos memperbaiki laporan keuangan dari kondisi disclaimer menjadi WTP.

Dalam kesempatan itu, Ali Taher juga meminta hasil Rakernas II ini disampaikan ke DPR Komisi VIII sehingga bisa ditindaklanjuti. DPR akan menjadikannya sebagai bahan untuk mapping dan menentukan apa yang harus dilakukan DPR terkait persoalan-persoalan LKSA.

"Sehingga peningkatan pengasuhan keluarga yang berkualitas bisa diwujudkan," ungkapnya.

Dia berharap adanya kehadiran dan penghargaan negara terhadap anak-anak asuhan. Karena suatu saat negara ini akan diurus oleh anak-anak dari asuhan LKSA tersebut.

Sementara itu, Sekjen Fornas LKSA Jasra Putra mengingatkan agar program pemerintah lebih fokus dan terintegrasi dalam penyelesaian 4,5 juta anak terlantar. "Perhatian kita soal peran dan penguatan keluarga yang diasuh oleh LKSA bisa bersinergi dengan pemerintah yang salah satu persoalan hulu keterlantaran anak," jelasnya.

Dalam diskusi dan tanya jawab tersebut, peserta meminta Komisi VIII DPR RI untuk memperhatikan dan meningkatkan pembiayaan operasionak di LKSA, baik dalam bentuk pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur baik dalam betuk rehab ringan, sedang dan berat, peningkatan jumlah biaya hidup anak yang masih minim. Yakni diangka 3500/anak/hari menjadi 10.000 rupiah/anak/hari.

"Kemudian peserta juga meminta pemberian uang tali asih bagi pengasuh yang mendedikasikan pengabdianya 24 jam setiap hari dalam mengasuh anak dalam LKSA," tandasnya. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA