"Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang," kata Jokowi sapaan akrab Kepala Negara saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional​ (Musrenbangnas) Tahun 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4).
Menurutnya, hampir di semua daerah, sesuai APBD dan APBN yang dibacanya, merupakan rutinitas dan mengulang-ulang. Kalau ada tambahan anggaran, misalnya APBD atau APBN ada tambahan 10 persen, langsung semua dinas naik 10 persen. Di Kementerian juga sama, naik 10 persen semuanya.
"Jangan seperti itu lagi. Kelihatannya ini sepele, tapi kalau tidak kita ubah, tidak akan kita memperoleh hasil yang baik," ucap Jokowi.
Kemudian, Jokowi juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Ia mengingatkan kepada jajarannya, karena pemerintah fokus pada infrastruktur dan investasi, maka 65 persen anggaran seharusnya diarahkan semuanya ke sana.
Yang lain, lanjut dia, mungkin tidak dapat, tidak apa-apa, pelayanan saja. "Di dinas, Bapak/Ibu semua juga sama. Kalau ada yang tanya dinas,
lho Pak tahun ini kita tidak dapat kenaikan? Enggak usah, kamu pelayanan saja," tegas Jokowi.
Ia meyakini, dengan fokus di prioritas dan memasukkan semuanya di situ maka hasilnya akan nampak nanti. Tapi kalau mengulang-ulang dan rutinitas dikerjakan terus, ia meminta agar lupakan hasilnya.
Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam laporannya mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional​ (Musrenbangnas) Tahun 2017 ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 dan mengangkat tema 'Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan'.
Musrenbangnas yang akan berlangsung hingga 9 Mei mendatang itu merupakan forum koordinasi antara kementerian/lembaga dan antara pusat dengan daerah untuk menyinergikan perencanaan pembangunan.
"Prioritas nasional, program prioritas, proyek prioritas, serta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi," jelas Bambang.
Dilansir dari laman
setkab.go.id, tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, serta para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
[rus]
Presiden Joko Widodo menekankan agar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten dan kota memberikan prioritas pada apa yang ingin dikerjakan. Prioritas tersebut tidak perlu banyak-banyak, fokus di bawah tiga sampai lima prioritas. 
BERITA TERKAIT: