Politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menyampaikan pandangan pribadinya saat diwawancara redaksi beberapa saat lalu. Dia mengatakan, pencegahan ke luar negeri atas Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, oleh lembaga hukum terkait skandal E-KTP, memberikan guncangan keras bagi Golkar.
"Secara umum, benar ada gejolak. Apalagi Ketum Golkar secara formal dicekal. Itu suatu lagkah hukum yang sangat keras bagi partai," jelas Bintang yang menjabat Anggota Dewan Pakar Partai Golkar (Selasa malam, 25/4).
Menurutnya sangat wajar bila Golkar bergejolak. Apalagi, partai ini baru saja keluar dari lubang perpecahan yang melibatkan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Upaya rekonsiliasi dilakukan lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016. Namun, riak-riaknya masih terasa sampai sekarang.
"Memang rekonsiliasi di Bali itu sudah disepakati menyelesaikan dualisme di Golkar. Tapi tentu saja tiap kesepakatan kompromi politik itu tidak memuaskan 100 persen," ungkap Bintang.
Ketika kasus E-KTP muncul dan nama Novanto terseret masalah hukum, para eks rival Novanto di Munaslub Bali (saat itu ada delapan calon ketua umum) semakin "tidak bisa diam".
"Inilah yang menurut perkiraan saya berakumulasi mempersiapkan langkah-langkah darurat. Ternyata, kasus E-KTP yang muncul disusul pencekalan. Kelompok yang berjaga-jaga itu makin mendapat momennya," ungkap politikus yang juga mantan wartawan ini.
Bintang mengatakan, meski Setya Novanto belum terbukti bersalah dalam perkara E-KTP, tetapi ia sudah dianggap melanggar "kode etik" kader Golkar yaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT).
Suasana bertambah runyam ketika "jagoan" Golkar di Pilkada DKI Jakarta, Basuki-Djarot, ditaklukkan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sudah rahasia umum bahwa ada peran segelintir elite Golkar yang sangat berpengaruh di balik kemenangan Anies-Sandi. Mereka yang terang-terangan berpihak pada Anies-Sandi antara lain, Titiek Soeharto, Aburizal Bakrie dan Erwin Aksa.
"Manuver yang dilakukan elite Golkar yang memihak Anies-Sandi itu kan membawa implikasi. Dalam konteks Pilkada Jakarta, secara terbuka elite Golkar terbelah," jelasnya.
Meski gejolak terjadi, Bintang menegaskan bahwa sebagian besar kader Golkar tetap menginginkan agar ketenangan tetap dipelihara. Mereka menolak gerakan yang mewacanakan Munaslub.
"Ini semua karena Golkar baru saja menyatu . Masalah Bali belum selesai, kemudian ada E-KTP dan Pilkada Jakarta, yang membuat persaingan di Bali mencuat di Jakarta," beber Bintang.
[ald]
BERITA TERKAIT: