Berkembangnya wacana penerapan kontrak politik Jakarta Bersyariat yang terjadi dalam putaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2017, berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
Begitu dikatakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syamsuddin Haris saat dikontak (Jumat, 24/3).
"Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar negara kita yang menaungi semua golongan,†kata dia.
Menurut Syamsuddin, wacana menukar dukungan dengan janji penerapan peraturan untuk golongan agama tertentu, merupakan proses kampanye yang tidak sehat.
"Poin pentingnya, memobilisasi isu agama atau sektarian itu tidak sehat. Tidak mendidik dalam proses demokrasi masyarakat kita,†jelasnya.
Syamsuddin menambahkan, pengakomodasian isu-isu agama dan sektarian dalam Pilkada, hanya akan menghambat proses membangun demokrasi yang mendidik bagi masyarakat.
"Bagaimanapun, Jakarta ini kan bukan untuk satu agama atau golongan saja. Jakarta juga cerminan Indonesia yang menaungi berbagai golongan,†kata Syamsuddin.
Perbincangan tentang kontrak politik yang memuat penerapan nilai-nilai syariat Islam jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, memang sempat ramai di media sosial. Tim Anies – Sandi sudah sempat membantah foto-foto lembaran kontrak yang didalamnya tertera perjanjian untuk mewujudkan terbentuknya Perda Syariah Islam di Jakarta.
[sam]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
